Menghapus JC Cederai Pemberantasan Korupsi

MENGHAPUS syarat mendapatkan remisi pelaku tindak pidana korupsi dengan meniadakan ketentuan justice collabolator (JC) cederai semangat pemberantasan korupsi. Wacana itu merupakan bentuk kemunduran dari visi membebaskan negara dari cengkraman prilaku korup dan diduka itu serangan balik dari koruptor.

"Kalau menurut saya itu (penghapusan JC) kemunduran kalau ada pemikiran menghapus JC," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung KPK, Jumat (12/8).

Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrachman Wahid itu menilai wacana penghapusan JC melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait berbau keberpihakan terhadap para koruptor yang saat ini mendekam di penjara. Hal itu tentu merupakan fenomena pembuatan peraturan saat ini yang banyak diatur oleh sekelompok orang demi kepentingannya.

"Saya sering mengatakan saat ini banyak sekali hukum-hukum pesanan tanpa tahu yang dipesan itu, yang melakukan perubahan-perubahan itu adalah serangan balik daripada koruptor," ujarnya.

Ia meminta pemerintah mengurungkan wacana tersebut. Pasalnya agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurungkan menghapus aturan JC. Pasalnya isu yang telah digulirkan sejak 2015 itu hanya berdampak pada peringanan hukum kepada para maling uang rakyat.

"Saya termasuk yang tidak setuju kalau ada upaya peringanan-peringanan terhadap koruptor," tukasnya. (OL-2)