Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono membeberkan tiga komitmen netralitas TNI untuk Pemilu 2024. Yudo menegaskan pada poin pertama agar prajurit TNI yang mendapati alat peraga kampanye di area atau lahan fasilitas TNI agar segera melaporkan ke atasan atau komandan.
Tak hanya itu, para atasan atau Komandan Satuan yang menemukan alat kampanye di wilayah TNI juga harus menindaklanjuti temuan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Agar diselesaikan sesuai peraturan Per-UU yang berlaku,” tegas Yudo dalam pengarahan kepada para perwira tinggi (pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (12/9).
Baca juga : Bawaslu tak Temukan Pelanggaran Gibran Tempel Stiker Ganjar
Yang kedua, Yudo mengingatkan agar prajuritnya melaporkan dan mengklarifikasi setiap berita hoaks yang mengganggu netralitas TNI sesuai aturan hukum yang berlaku.
Baca juga : Terima Dukungan Buruh, Anies: Kita Butuh Kewenangan untuk Lakukan Perubahan
“Yang ketiga, prajurit/PNS TNI mulai sekarang dilarang berfoto dengan menggunakan simbol jari karena bisa diputarbalikkan sebagai bentuk dukungan pada salah satu calon peserta Pemilu,” ujar Yudo.
“Menjelang nanti supaya hati-hati, lebih baik, menjelang pemilu ini tahan diri dulu. Mungkin yang nggak ada ngembari itu yang saranghaeyo (finger heart) itu ya," tambahnya.
Tanpa tedeng aling-aling, Yudo juga menegaskan bagi prajurit yang melanggar komitmen netralitas tersebut akan dikenakan sanksi tegas.
"Ingat, pelanggaran netralitas TNI bisa dijerat UU Pemilu. Sanksi disiplin militer, pidana militer, dan pidana umum," tandasnya. (Z-8)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved