Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan masih mengkaji terkait pemberlakuan gaji tunggal (single salary) aparatur sipil negara (ASN). Namun, ia menegaskan, jika nantinya diberlakukan, gaji tunggal ASN akan tetap memperhatikan komponen biaya asuransi kesehatan dan kesejahteraan ASN setelah pensiun.
Hal ini untuk menjaga agar daya beli ASN tidak turun setelah penerapan skema gaji tunggal serta nantinya saat sudah tidak lagi mengabdi pada negara.
"Ya kan itu menyangkut dengan dana pensiunnya. Yang bersangkutan juga harus ikut sekarang kan sudah ada dana pensiun diambil dari beberapa gajinya. Sudah ad sumbangan dari pemerintah. Nah, ke depan nanti seorang ASN itu jangan dia kehilangan daya beli, ke dokter nggak bisa, sakit-sakitan nggak bisa dibayar dengan kartu BPJS dan seterusnya," kata Suharso saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/9).
Baca juga: Banyak Guru ASN PPPK yang Belum Dapat Penempatan, P2G: Cuma Jaga Perpustakaan
Menurut dia, skema gaji tunggal ini sudah dilakukan di berbagai negara. Para ASN pun diharapkan tidak khawatir karena pemerintah sudah memiliki contoh penerapan gaji tunggal dari negara lain.
"Nah, 'single salary' sebenarnya hal yang biasa, sudah ada beberapa negara. Kita juga meniru beberapa negara yang sudah melakukan itu dengan baik," imbuhnya.
Baca juga: Kemendagri Minta ASN Jaga Kepercayaan Publik Demi Netralitas Pemilu
Di sisi lain, skema gaji tunggal diajukan pemerintah untuk dikaji sebab melihat kondisi pendapatan ASN saat ini hanya didasarkan pada level jabatan dan masa kerja. Padahal, banyak ASN yang merangkap tugas di dalam satu institusi maupun lintas institusi pemerintah.
"Ya artinya ada perbedaan-perbedaan. Nah, kita coba (kaji). Kan ada yang waktu dia beraktivitas pada posisi yang makin tinggi, gajinya makin tinggi. Lalu dia dapat jabatan di luar kementerian dan lembaga. Nah, ini dia harus dapat tambahan. Nah, kita mau buat kemampuan dan keadilan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hendak mengkaji penerapan gaji tunggal yang rencananya dilaksanakan tahun depan. Rencana ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pada 2013 lalu namun dimentahkan karena khawatir akan membebani negara.
Menteri PAN-Rebiro saat itu, Azwar Abubakar mengatakan, dalam sistem gaji tunggal gaji pokok ASN akan menjadi cukup besar karena skema tunjangan-tunjangan dihapus. Ia khawatir hal ini akan membuat anggaran dana pensiun ASN membengkak. Sebab, persentase dana pensiun mengikuti nilai gaji pokok. (A-2)
SINKRONISASI program dari pemerintah pusat hingga ke daerah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kunci kesuksesan pembangunan nasional.
Pemerintah sudah melihat green jobs ini sebagai peluang dan bukan hanya sekadar peluang.
Jika bansos menjadi strategi pemerintah di tahun ini yang dikucurkan secara masif, memang target penurunan kemiskinan tercapai, namun masyarakat tidak dapat menuju sejahtera.
Saat ini penyediaan air minum baru tersambung ke 3,8 juta perumahan dari 10 juta perumahan yang ada. Inpres disiapkan untuk menyediakan akses air bersih.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI, Suharso Monoarfa, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), Selasa (26/9).
PT Tunas Inti Abadi meraih empat penghargaan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022 melalui upayanya untuk memulihkan ekosistem secara inklusif.
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membentuk unit khusus mengelola pusat data nasional (PDN).
Azwar tidak membeberkan alasan kementerianya tidak menggunakan PDNS. Ia hanya menyebut telah memiliki sistem pencandangan atau back up data.
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan adanya tunjangan khusus bagi ASN yang pindah lebih dulu ke IKN Nusantara.
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas, mengumumkan pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dimulai secara bertahap mulai September 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved