Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terkait kemunculan mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dalam acara azan maghrib pada stasiun televisi swasta nasional. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
"Dilakukan kajian," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9).
Bagja menyebut pihaknya mulai melakukan pendalaman tersebut sejak hari ini. Menurutnya, hasil kajian bakal diumumkan dalam waktu dekat. Bawaslu, katanya, memiliki waktu 7 hari untuk menyimpulkan hasil kajian tersebut.
Baca juga: Bawaslu Dorong Pemko Pematang Siantar Tertibkan Alat Peraga Kampanye
"Tunggu (hasilnya) ya, Senin, Selasa, Rabu," terangnya.
Menurut Bagja, pihaknya mengusahakan dapat menyimpulkan kajian itu pada Senin (11/9) sampai Rabu (13/9).
Baca juga: Pengusaha di Jateng Puji Kinerja Ganjar Ciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
Sosok Ganjar muncul dalam tayangan azan yang disiarkan televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Hary diketahui merupakan pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Pada kontestasi Pilpres 2024, Perindo menjadi salah satu partai pendukung Ganjar sebagai calon presiden.
Terpisah, Ketua Umum Ganjarian Spartan Mohamad Guntur Romli mengatakan video azan maghrib yang munculkan sosok Ganjar tidak dapat disebut sebagai permainan politik identitas, tapi ekspresi identitas keagamaan Ganjar sebagai seorang muslim.
Identitas politik, kata Romli, merupakan hal wajar dalam politik. Ia mencontohkan, praktik itu terejawantah dalam bentuk identitas sosial, agama, dan politik seseorang.
"Seorang politisi bisa menampilkan identitasnya, misalnya identitas dia sebagai orang yang beragama, orang yang religius, atau identitas kesukuannya," ujarnya. (Tri/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved