Keputusan SBY Jadi Penentu Dinamika Koalisi

PENGAMAT politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati berpendapat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki peran penting dalam menentukan dinamika koalisi partai politik dalam Pilpres 2024. Setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Partai Demokrat disebutnya dapat membentuk poros baru.

"Membuat koalisi sendiri dengan mengundang PPP untuk menjadi bagian dari koalisinya PKS dan Demokrat, sehingga terjadi empat calon. Jadi bolanya di Pak SBY," kata Mada saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Rabu (6/9).

Dengan demikian, Mada mengatakan ada tiga presiden Indonesia yang terlibat dalam cawe-cawe pencalonan presiden/wakil presiden pada Pemilu 2024, yakni SBY, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo. Ia menyebut fenomena itu sebagai pertarungan para presiden dan menempatkan para calon yang bertarung sebagai proxy-nya.

Baca juga : Demokrat Pertimbangkan Kerja Sama dengan PDIP

Kendati demikian, Mada juga mengatakan skenario lain yang bakal dilakukan Partai Demokrat setelah keluar dari KPP, yakni merapat ke salah satu poros yang sudah ada saat ini, yaitu koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Baca juga : SBY Pimpin Langsung Arah Koalisi Demokrat

"Sebenarnya daya tawarnya Pak SBY tidak sebesar daya tawarnya Mega di PDIP dan Prabowo di Gerindra," jelas Mada.

Menurut Mada, kesempatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga putra sulung SBY sebagai cawapres Ganjar atau Prabowo kecil. Kedua capres yang masing-masing diusung PDIP dan Partai Gerindra itu diprediksi tidak bakal memilih AHY sebagai cawapres.

"Memang AHY atau SBY effect sudah tidak lagi besar, sehingga enggak banyak manfaatnya juga untuk memobilisasi dukungan," tandasnya.

Terpisah, peneliti ahli ttama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro mengatakan partai politik di Tanah Air belum melembaga dengan baik, sehingga tidak mudah membaca arah koalisi jelang Pilpres 2024. Oleh karena itu, bangunan koalisi antarpartai politik di Indonesia tidak terukur dan terformat.

"Koalisi sejauh ini juga sangat amat cair. Amat cair sehingga tidak berbentuk," aku Siti.

Senada dengan Mada, Siti juga menyoroti arah Partai Demokrat berikutnya setelah keluar dari KPP. Namun, ia berpendapat kemungkinan partai berlambang mercy itu membentuk poros keempat dengan menggandeng partai politik lain masih muskil.

Sejauh ini, Siti melihat kemungkinan yang paling realistis adalah tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Politik memang tidak absolut, artinya serba mungkin. Tapi kemungkinan itu besar atau kecil, yang terbaca kuat akan ada tiga pasangan calon."

Di sisi lain, Siti menyebut pascadeklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar oleh KPP, figur berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) bakal diperebutkan sebagai calon wakil presiden. Sebab, sambungnya, pemilih Indonesia yang mengidentifikasikan diri sebagai penduduk NU berjumlah besar.

"(NU) ini akan tetap menjadi ceruk yang seksi. Oleh karena itu akan diperebutkan," tandasnya. (Tri)