Jokowi Buka Konggres AACC

PRESIDEN Jokowi secara resmi membuka The Third Congress of the Association of Asian Constitutional Courts (AACC) and Equivalent Institutions di Nusa Dua Bali, Kamis (11/8).

Dalam pembukaan tersebut, Presiden Jokowi didampingin oleh para anggota kabinet kerja, Gubenrur Bali Made Mangku Pastika, seluruh hakim Makamah Konstitusi dan berbagai pejabat eselon lainnya.

Ketua MK Arif Hidayat dalam sambutannya menjelaskan, MK RI menjadi tuan rumah dalam kapasitasnya sebagai presiden asosiasi yang menerima mandat sejak tahun 2014 lalu. Sejak awal MK turut memprakarsasi terbentuknya asosiasi, dan terlibat secara aktif dalam penguatan hukum secara konstitusi di kawasan Asia dan dunia. Penamaan AACC ini awalnya hanya 7 negara anggota, tetapi sampai saat ini sudah berjumlah 16 negara di Asia.

Dalam kongres ketiga kali ini, MK merumuskan tema tentang perlindungan hak konstitusi warga negara yang seiring dengan kemajuan hak dasar konstitusi di berbagai belahan dunia. Dalam perkembangan konstitusi global, perlindungan terhadap hak konstitusi merupakan hak dasar karena di banyak negara tidak dapat dilindungi lagi. Perlindungan dan jaminan hak-hak konstitusional manusia menjadi kewajiban semua negara di dunia.

"Sebuah konstitusi jangan sampai menjadi dokumen tanpa roh karena ia harus melindungi hak-hak konstituisional warga negara," ujarnya.

Di Indonesia ada spesifikasi, dimana hak konstitusi dan hak asasi dibatasi oleh ideologi negara Pancasila.

"Inilah kekhususan di Indonesia, di mana hak asasi dibatasi oleh ideologi dan dasar negara Pancasila," ujarnya.

Bila hak asasi dijamin dalam konstitusi maka sebenarnya hak asasi itulah adalah hak konstitusi. Dalam persepektif normatif, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.

Di Indonesia peran MK dalam melindungi hak konstitusi dilakukan dengan judicial review dimana bila ada UU yang melanggar hak konstitusi akan dilakukan proses hukum sesuai mekanisme yang ada.

Di Indonesia, keputusan MK tidak berdasarkan pada ideologi negara sekular umumnya, tetapi berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa. Inilah yang menjadi perbedaan Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia.

"Itulah sebabnya, ada 9 hakim MK, yang berasal dari semua agama. Mereka akan mengadili perkara sesuai dengan keyakinannya atas dasar KeTuhanan yang MahaEsa," ujarnya Ketua MK. (OL-4)