Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BENDAHARA Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya sempat menjalanin komunikasi dengan Partai Demokrat sebelum deklarasi Anies Baswedan berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sahroni mengatakan, sebelum deklarasi itu, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan sempat menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ada-ada, jadi Pak Anies nelpon tidak diangkat sama AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat tidak diangkat," kata Sahroni, Senin (4/9)
Baca juga: PKB Tancap Gas Kenalkan Duet Anies-Cak Imin di Dapil Surabaya-Sidoarjo
Akan tetapi, Sahroni menyebutkan komunikasi yang coba dijalin itu gagal dilakukan. Anies, dijelaskannya, juga menyerahkan keputusan pemilihan calon wakil presiden kepada Partai NasDem.
"Sudah dijajaki sejak awal, tapi waktu deadlock itu terjadi, tentang pemilihan cawapres, Pak Anies bersama tim 8 menyerahkan ke partai politik," sebutnya.
"Maka itulah, Pak Surya mengambil dicesion dengan keputusannya Cak Imin sebagai cawapres," sambungnya.
Baca juga: Anies-Cak Imin Diyakini Menang di Jawa Timur
Lebih lanjut, Sahroni pun secara tegas menyanggah anggapan bahwa pihaknya tidak terlebih dahulu mengomunikasikan deklarasi Anies - Cak Imin dengan pihak Demokrat.
"Jadi tidak ada isu tidak ada komunikasi, bohong itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang digelar Jumat (1/9), memutuskan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng usai mengikuti rapat yang dipimpin langsung Ketua Majelis Tinggii Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
“Majelis Tinggi Partai memutuskan mencabut dukungan pada Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024 dan Demokrat tidak lagi dalam Koalisi Perubahan karena terjadi pengingkaran dalam kesepakatan,” kata Andi. (Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved