Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan, jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres Anies Baswedan, akan membawa suara dari basis Nahdlatul Ulama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menariknya, basis ini juga merupakan kantong suara capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Langkah Nasdem dan Cak Imin atau PKB ini tidak hanya potensial mengguncang blok koalisi pengusung Prabowo maupun Anies. Namun juga sangat potensial mengguncang basis dukungan elektoral atau pemilih, khususnya di Jawa Timur dan Jateng ke Prabowo maupun ke Ganjar,” ujar Nyarwi.
Jika dilihat dari berbagai survei, dia mengatakan, elektabilitas Anies dan Cak Imin masih dibawah capres Ganjar maupun capres Prabowo. Namun keberadaan mereka cukup potensial untuk menarik masa dan mengubah peta koalisi.
Baca juga: Anies-Muhaimin Masih Harus Genjot Elektabilitas
“Tentu kita perlu melihat efek dari manuver Cak Imin dan Nasdem ini dengan data-data survei yang lebih akurat,” sebut Nyarwi, Nyarwi yang juga Dosen Komunikasi Politik FISIPOL UGM ini.
Manuver ini membawa konsekuensi politik lanjutan. Jika Cak Imin benar-benar gabung ke Nasdem mengusung Anies, maka sangat besar peluangnya terjadi perubahan komposisi blok koalisi partai-partai kubu Prabowo dan juga blok koalisi perubahan dan persatuan (KPP) sendiri.
Baca juga: Relawan ABAS Sambut Baik Duet Anies-Cak Imin
Dia mengatakan, perombakan koalisi, akan terus terjadi sampai saat koalisi mendaftarkan capres-cawapres mereka.
“Kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa terjadi pada bulan ini dan beberapa bulan mendatang,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, memasangkan duet capres Anies Baswedan dengan cawapres Cak Imin. Langkah ini, menurut Nyarwi cukup cerdas untuk menjawab berubahnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju.
“Baik Nasdem dan Cak Imin (PKB) mampu menjalankan manuver politik yang sangat cerdik. Momentum yang mereka pilih untuk bermanuver juga cukup tepat, dimana manuver ini dijalankan beberapa minggu setelah PAN dan Golkar bergabung ke koalisi blok pengusung Prabowo dan setelah acara perayaan ulang tahun PAN yang ke-25 kemarin,” tandas Nyarwi.
Ini menjadi sikap politik PKB yang sejak awal mengincar posisi cawapres, namun pelan-pelan tergusur oleh kepentingan lain. Dengan bergabung bersama Nasdem, maka peluang itu menjadi lebih besar. Namun Partai Demokrat ‘kebakaran jenggot’, karena mereka diabaikan oleh Nasdem. (RO/Z-7)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved