Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta semua pihak ikut berperang dengan sikap koruptif di Indonesia. Lembaga Antirasuah tidak bisa bekerja sendiri.
"Kita semua jangan sampai melupakan kepentingan bersama untuk membebaskan korupsi dari Indonesia," kata Firli melalui keterangan tertulis, Senin (28/8).
Firli mengatakan ajakan itu bukan mengartikan KPK lepas tangan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, lanjutnya, aturan yang berlaku menjelaskan bahwa tugas itu diemban seluruh elemen di Tanah Air.
Baca juga: KPK: Tak Ada Toleransi untuk Korupsi
Seluruh penegak hukum juga diminta berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk, kata Firli, para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.
Memberikan tugas pemberantasan korupsi kepada para peserta didik di Sespimti Polri dinilai penting. Sebab, ujar Firli, mereka yang akan memerangi perilaku kotor itu di masa depan nanti.
Baca juga: Akui Prestasinya Merosot, KPK: Kami Tidak Mungkin Berantas Korupsi Sendiri
"Kita harus tahu di mana posisi kita saat ini. Kemudian, ketahui tujuan setelahnya. Selanjutnya buatlah sebuah goals. Lalu ketahui apa yang jadi tantangan dalam negeri, dan fokus untuk mencapai tujuan tersebut," ucap Firli.
Mereka juga wajib diberikan pendidikan antikorupsi. Bahaya permainan kotor itu harus diketahui agar pemberantasan rasuah di masa depan dilakukan dengan serius.
"Korupsi jadi permasalahan bangsa. Korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak bisa membuat kita sejahtera dan bisa gagal mewujudkan tujuan negara," ujar Firli.
KPK bakal terus membantu memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya yakni memetakan titik rawan rasuah untuk mencari solusi perbaikan.
"Misalnya, perbaikan sistem informasi minerba dan sistem belanja digital di setiap kementerian lembaga," tutur Firli. (Z-3)
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved