Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua pihak konsisten menutup celah rasuah di lingkungan masing-masing. Ajakan itu dinilai penting karena tindakan koruptif tidak boleh ditoleransi.
"Komitmen antikorupsi harus secara jelas menyuarakan tidak ada toleransi bagi korupsi," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Senin (28/8).
Wawan menyebut menjaga integritas menjadi harga mati untuk memastikan korupsi tidak terjadi di Indonesia. Pendidikan antirasuah juga perlu dilakukan untuk memastikan tindakan kotor itu tidak terjadi di masa depan.
Baca juga: KPK Luncurkan Bus Antikorupsi ke Sumatra
KPK sudah banyak berkeliling memberikan wejangan antikorupsi untuk meningkatkan integritas masyarakat. Salah satunya ke Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
Memberikan pendidikan antikorupsi ke mahasiswa dan pengajar di kampus dinilai penting. Mereka diyakini bisa menyebarkan pesan integritas ke lingkungan lainnya.
Baca juga: Pengamat: Dugaan Ketua KY atas Mafia Perkara Kepailitan Patut Ditindaklanjuti
"Komunikasikan komitmen tersebut secara tertulis ke dalam bentuk formal, yang kemudian diedarkan ke seluruh lapisan. Dan secara periodik, perbarui komitmen agar menjadi lebih kuat," ucap Wawan.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ponorogo Miftahul Huda meminta semua pihak berkomitmen menjauhkan tindakan koruptif di Indonesia. Siapapun yang melanggar dianggap mengingkari janji.
"Siapapun, termasuk kita semua, yang tidak antikorupsi, atau melakukan hal-hal terlarang termasuk koruptif, maka sejatinya dia melanggar komitmen kebangsaan. Dan tidak sesuai dengan moderasi beragama," tutur Miftahul. (Z-3)
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved