Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Muhammad Ihsan Maulana, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah kepala daerah yang diduga melakukan sosialisasi terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) tertentu.
Ihsan menilai, sosialisasi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dalam konteks penegakan hukum-hukum pemilu sangat dilematis. Karenanya perlu ketelitian serta kehati-hatian oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas.
"Memang sosialisasi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dalam konteks penegakan hukum-hukum pemilu sangat dilematis. Disatu sisi, tahapan kampanye belum dimulai, dan berdampak pada minimnya pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap kasus-kasus demikian," tutur Ihsan.
Baca juga : Kepala Daerah Harus Tahan Diri, Tidak Memihak Capres Tertentu
"Disisi lain jika akan ditindak dalam konteks tidak melakukan cuti kampanye, penyelenggara berdalih tahapan kampanye belum dimulai, pasangan calon bahkan belum ditetapkan," imbuhnya.
Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies dan Ganjar Skenario Blunder
Dengan kondisi tersebut, Ihsan berpandangan pengawasan dan penegakan hukum yang bisa dilakukan lebih kepada apakah yang bersangkutan melakukan aktivitas tersebut dalam jabatan dan fasilitas sebagai kepala daerah yang masih melekat atau tidak.
"Ada prinsip yang harus diperhatikan betul soal batasan yang dapat dilakukan oleh kepala daerah dalam melakukan sosialisasi ini, yakni sosialisasi harus dipastikan tidak menggunakan program, anggaran dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya untuk mendukung capres atau cawapres tertentu," terangnya.
Meskipun saat ini penetapan calon presiden belum dilakukan dan masa kampanye belum berlangsung, namun Bawaslu tetap harus melakukan pengawasan terhadap sejumlah kepala daerah tersebut.
"Bawaslu harusnya tetap melakukan pengawasan untuk memastikan, apakah kepala daerah yang melakukan aktivitas tersebut dalam jabatan dan fasilitas sebagai kepala daerah yang masih melekat atau tidak," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terlihat menempelkan stiker bergambar Bacapres Ganjar Pranowo. Dalam informasi yang beredar Gibran terlihat menempelkan stiker Ganjar ke rumah-rumah warga.
Sebelumnya Bupati Banyumas Achmad Husein juga terindikasi menggiring opini terkait pilihan Bacapres dihadapan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman. (Z-8)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved