Pilkada Serentak 2017 Terancam Molor

PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak terancam molor dua pekan. Pilkada serentak awalnya dijadwalkan terselenggara pada 15 Februari 2017. Namun, pengubahan sejumlah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam pelaksanaan Pilkada serentak mundur hingga penghujung Februari.

"Memang setelah kita hitung berbagai masukan, ada konsekuensi harus mundur. Namun, masih perlu kami hitung ulang kembali," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8).

Penyesuaian sejumlah peraturan KPU yang sudah ditetapkan, ujar dia, bisa saja mempengaruhi waktu pelaksanaan. "Tapi sepanjang tidak kemudian mempengaruhi ke belakang, nggak perlu kami mundurkan. Namun, kalau terpaksa, ya kami bisa mundurkan," ujar Hadar.

Hanya saja, ada satu konsekuensi bila pelaksanaan Pilkada serentak mundur. Konsekuensi itu ialah pembengkakan anggaran. "Jadi, tidak semudah itu menggeser pelaksanaan. Kalau kami ubah juga tanpa ada substansi yang terpaksa, ya biaya akan timbul lagi untuk perubahan setiap materi."

Menurut dia, di dalam beleid Pilkada memang belum ditetapkan secara detail tanggal pelaksanaan Pilkada serentak 2017. "UU Pilkada hanya mengatur pelaksanaannya di Februari. Dan untuk poses penghitungan tidak masalah mundur melebihi itu." (OL-5)