Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan bahwa revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan masih terdapat beberapa persoalan yang masih belum bisa terakomodir dengan baik dalam undang-undang tersebut.
Ia mengatakan, sejak undang-undang tersebut disahkan, terdapat sejumlah isu dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh otorita IKN dalam pelaksanaan kegiatan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara.
"Beberapa isu dan tantangan baru tersebut belum cukup terakomodir pengaturannya dalam undang-undang IKN. Oleh sebab itu, revisi undang-undang IKN menjadi hal krusial agar pemerintah dapat mewujudkan pemindahan ibu kota tepat waktu," kata Suharso di Komisi II DPR RI, Senin (21/8).
Baca juga : Bila Tak Direvisi, UU IKN Bisa Berisiko
Adapun, beberapa isu dan tantangan baru tersebut, yang pertama adalah perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita terkait dengan tugas dan fungsinya.
Baca juga : Bappenas-OIKN Pastikan RUU Perubahan UU IKN Libatkan Semua Pihak
"Kedua, kedudukan otorita sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang serta aspek yang dapat dilakukan oleh otorita secara mandiri oleh pemerintah daerah secara khusus," ujarnya.
Ketiga, pengaturan spesifik mengenai pengakuan terhadap hak atas tanah yang dimiliki dan atau dikuasai masyarakat, serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah sekitar wilayah ibu kota Nusantara.
Keempat, pengaturan khusus untuk investor pengembang perumahan serta jangka waktu hak atas tanah agar investasi di IKN menjadi lebih kompetitif.
"Kelima, kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya adanya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan sebagai representasi masyarakat," jelasnya. (Z-8)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, memerlukan waktu yang panjang.
Hal itu disampaikan MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Plt Kepala OIKN.
PEMERINTAH terus mematangkan persiapan HUT ke-79 RI di IKN dan di Jakarta. Termasuk, undangan bagi para mantan presiden dan wakil presiden RI.
Menunggu kesiapan komplet semuanya. Menunggu semuanya siap, komplet. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya.
TKN pastikan upacara 17 Agustus akan berjalan lancar di IKN
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan air minum mulai mengalir di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tak ada penurunan target pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meski ketua dan wakilnya mundur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved