Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara panjang lebar tentang ketidakadilan yang terjadi di sektor pertanian.
Hal itu ia utarakan ketika bersilaturahmi dengan dalang Ki Sri Susilo Tengkleng bersama ratusan seniman dan budayawan di Dukuh Klayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Minggu siang (13/8).
Menurut dia, banyak petani dan pekebun belum sejahtera dari hasil mengelola tanaman pangan yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini banyak petani masih mengalami kesulitan dalam kehidupannya.
Baca juga : Anies Jalin Silaturahmi Kebangsaan dengan Ulama dan Milenial di Magelang
Bahkan, kata Anies, masih banyak petani yang kesulitan menabung, dan lebih banyak mengalami kerugian selama proses pengelolaan tanaman, terutama karena pupuk yang sering langka dan mahal, yang membuat mereka berutang.
"Seperti (makanan) enak-enak yang disuguhkan di sini, apakah telah membuat petani hidup enak. Belum tentu," papar Anies yang didahului koor kata belum oleh ratusan yang hadir dalam forum silaturahmi di rumah dalang Ki Sri Susilo Tengkleng.
Baca juga : PKS Jadikan Lampung Lumbung Suara Anies
Menurut dia, permasalahan yang dihadapi para petani, bukan hanya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan presiden atau menteri. Tetapi yang dihadapi para petani dalam waktu lama secara turun temurun itu, harus menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat.
Dia tegaskan,yang menimpa petani selama ini,karena kita tidak menerapkan prinsip keadilan dalam tata kelola pertanian. Kareba itu jika tidaj menginginkan ketidakadilan pada petani itu berlangsung terus, diperlukan adanya perubahan.
"Saya ingin mengirimkan pesan untuk semua, bahwa perjuangan yang dilakukan ini bukan untuk merebut sesuatu dari yang lain. Bukan merebut sesuatu dari pihak lain, karena itu yang ada di sini ( Boyolali ) janganlah khawatir," imbuh pria lulusan doktor dari Amerika Serikat ini.
Ditegaskan, tidak ada yang direbut. Justru kedatangannya agar kehidupan menjadi lebih baik. "Kita ingin supaya hidup kita lebih adil. Setuju mboten," tukasnya, yang disambut dengan kata setuju oleh ratusan tamu yang hadir.
Dalam silaturahmi di rumah Ki Sri Susilo Tengkleng diantaranya Sekjen Pepadi Rudiyo, Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali, anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana, sejumlah ulama kharismatik,para seniman dari Yoga Mandira, seniman Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara (KPSBN), para pangrawit, sinden dan unsur budayawan.
Pada kesempatan itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menegasksn perlunya perawatan dan pelestarian kebudayaan, agar tidak menjadi luntur dan akhirnya menghilang.
"Kebudayaan penting dan harus jadi prioritas. Sebab kita punya akar kebudayaan yang kuat, kalau pemerintah tidak bisa menjaga maka akan bisa luntur. Ini jelas tidak dikehendaki," tegas Anies yang sejak datang dan hendak pulang terus dielu elukan barisan relawan dari kalangan seniman dan budayawan itu. (Z-4)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved