Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menilai paket capres-cawapres tak harus dipatok nasionalis atau agama. Paket itu dinilai bisa sama-sama keduanya.
"Iya tidak perlu," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Arwani Thomafi dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Format Koalisi Capres pada Pemilu 2024' Rabu, (2/8).
Arwani menuturkan figur cawapres terpenting bisa memberikan kontribusi yang baik. Salah satunya yakni membantu kesuksesan capres pendampingnya.
Baca juga : Prabowo Bakal Menang di Jabar jika Gaet Raffi Ahmad Sebagai Jurkam
"Betul-betul bisa mendukung capresnya. Jadi membuat kontribusi suara yang baik juga," ucap Arwani.
Baca juga : Bawaslu Larang Parpol Pasang Spanduk Ajakan Memilih
Arwani tak memungkiri bahwa paket capres-cawapres nasionalis-agama selalu dipakai pada kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Terpenting, kata dia, figur tersebut mampu mendongkrak perolehan suara.
"Cawapres ini pendulang atau juga memberikam support menang. Jadi jangan salah pilih cawapres," ujar Arwani. (MGN/Z-8)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved