Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dinilai masih berharap Partai Golkar mendukung bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Dukungan Golkar akan memperkuat poros yang sudah diisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Tapi ya apa yang disampaikan Pak JK ya itu menjadi sebuah pikiran dia ya untuk memperkuat barisan Koalisi Anies Baswedan, seandainya Golkar bisa masuk ke sana," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Selasa (1/8).
Kendati demikian, Partai Golkar dinilai sulit merapat ke poros Anies. Konstruksi politik yang terbangun tidak menyiratkan partai politik (parpol) berlogo pohon beringin itu akan ke KPP.
Baca juga: Moncer Survei LSI, Elektabilitas Prabowo Subianto Dikaitkan dengan Milenial
"Dari konstruksi politik yang ada, saya melihatnya Golkar berat mendukung masuk Koalisi perubahan untuk mendukung Anies," ujar Ujang.
MI/Ardi--Anies Baswedan
Terlebih, ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021. Pemeriksaan itu akan mengindikasikan Airlangga diduga terkait dengan kasus itu.
Menurut Ujang, usai pemeriksaan itu justru makin memperlihatkan Golkar merapat ke poros pendukung Ganjar Pranowo dan ingin berkoalisi dengan PDIP. Sementara, bila Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga terjadi, arah dukungan Golkar diyakini ke Prabowo Subianto.
Baca juga: Ganjar Beresiko Kehilangan Perhatian Jokowi
"Sejatinya Golkar arah dukungan untuk Ganjar Pranowo karena persoalan sandera politik terkait dengan persoalan kasus Airlangga di Kejaksaan itu dan tadi seandainya skema Munaslub ada, yang terjadi misalnya ke Prabowo," beber Ujang.
Sebelumnya, JK merespons soal rendahnya elektabilitas Anies pada sejumlah hasil jajak pendapat. JK menyinggung kemenangan Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016.
"Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
JK mengatakan kalkulasi elektabilitas kerap terjadi jelang pemilihan umum. Namun, ada tren yang tidak terlalu berpengaruh karena hanya ditentukan berdasarkan jumlah responden yang terbatas. (Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved