Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKSES terhadap keadilan menjadi isu utama dalam penegakan hukum dewasa ini. Ungkapan standar bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih tampak relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Hal tersebut menjadi benang merah dari diskusi pakar yang diselenggarakan Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu (29/7). Hadir sebagai narasumber adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus ketua dewan penasihat tim hukum nasional Anies Baswedan, yaitu Hamdan Zoelva.
Hamdan mengungkapkan ketimpangan dalam mengakses keadilan ini tampak nyata di Indonesia. Orang-orang kaya, dengan segala kuasa, mampu mengendalikan hukum demi kepentingan mereka. Sebaliknya, orang-orang miskin semakin sulit mendapatkan keadilan.
“Ia tidak memiliki alat bargaining untuk mendapatkan keadilan sehingga keadilan itu harus diperjuangakan. Seperti ungkapan ‘hilang kambing urusan dengan hukum menjadi hilang kerbau’. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ungkapnya.
Menurut Hamdan, hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pada aspek yang lebih tinggi, hukum menjadi alat untuk menggapai cita-cita negara.
Namun, pemandangan hari ini tidak menunjukkan hal tersebut. Alih-alih sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, hukum tidak lain hanyalah kompromi dari bertemunya kepentingan para elit.
“Undang-undang cipta kerja adalah refleksinya. Lobi para pengusaha jauh lebih efektif dari pada rakyat banyak. Dan itu sangat mempengaruhi pembentukan undang-undang,” tutur Hamdan.
Dijelaskannya, apa yang terjadi saat ini bukanlah cita-cita dari negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia adalah terbentuknya welfare state atau negara sejahtera, bukan negara kapitalis dan bukan pula negara sosialis.
Pada konsep welfare state, posisi negara harus berdiri di tengah-tengah orang banyak dan harus memberikan jaminan kepada semuanya. Hamdan mencontohkan apa yang saat ini dipraktikkan oleh negara-negara di Skandinavia, saat negara turut mengatur selisih pendapatan antarwarga.
“Negara-negara Skandinavia ini luar biasa Islami dalam hal ekonomi. Negara bahkan mengintervensi selisih perbandingan penghasilan antara orang terkaya dengan orang termiskin sehingga ketimpangannya sangat rendah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan diskusi pakar ini, Direktur Eksekutif THN Anies Baswedan Zuhad Aji Firmantoro menyampaikan kegiatan ini digelar untuk menghadirkan pandangan kritis tentang penegakan hukum di Indonesia.
Hasil dari diskusi pakar ini akan menjadi landasan bagi THN Anies Baswedan dalam merumuskan agenda perbaikan penegakan hukum di Indonesia.
“Tentu kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak sangat berarti dalam mewujudkan perubahan yang positif dalam perbaikan penegakan hukum yang lebih adil dan membawa kepada kesejahteraan sosial,” tutupnya. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved