Presiden Tegur Kepala Daerah Pengendap Anggaran

PRESIDEN Joko Widodo kembali menegur kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran 2016. Presiden meminta semua daerah segera membelanjakan untuk meningkatkan perekonomian.

"Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur jangan main keluarkan saja. Hati-hati bapak dan ibu, keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan," ucap Presiden dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, yang mengendap per Juni mencapai Rp214 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebutkan sepuluh terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. “Kita mulai buka-bukaan," kata Presiden.

Sepuluh provinsi tersebut ialah DKI Jakarta yang menyimpan Rp13,9 triliun, Jawa Barat Rp8,034 triliun rupiah, Jawa Timur Rp3,9 triliun, dan Riau Rp2,86 triliun. Selain itu, Papua juga mengendapkan dana sebesar Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh sebesar Rp1,4 triliun.

Menurut Jokowi, jika jumlah simpanan dana daerah masih seperti ini, surat utang akan semakin bertambah. Dia berpesan agar manajemen keuangan semakin diperketat.

"Ini yang sepuluh besar simpanannya masih besar. Sekarang mulai blakblakan. Biar semuanya juga mengerti. Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swastanya akan lebih berat lagi," ujarnya. (OL-2)