Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JURU bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau biasa disapa Tofa menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024.
Salah satunya terkait Jokowi yang membuat desain baju kemeja garis hitam putih yang dipakai bakal capres 2024 Ganjar Pranowo.
"Jokowi tidak elok mengurusi baju Ganjar. Apalagi dihubung-hubungkan dengan UUD 1945. Sama sekali tidak patut," ujar dia ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/7).
Baca juga: SMRC: Kemeja Desain dari Jokowi, Bukti Ganjar bukan Hanya Milik PDIP
Tofa menilai komentar-komentar dari Jokowi selama ini soal Pilpres 2024 tidak memiliki nilai sama sekali.
"Meskipun politik itu pencitraan, tetapi kalau yang membantu pencitraan adalah Pak Jokowi, maka Ganjar akan rugi," kata dia.
Baca juga: Suara Purnawirawan TNI Pengaruhi Pemenangan Pemilu 2024
Tofa lantas menyarankan agar Presiden Jokowi mesti berkonsultasi dulu dengan politikus PDIP Trimedya Panjaitan apabila mau cawe-cawe urusan Ganjar.
"Yang tahu masalah Ganjar, kan Trimedya Panjaitan. Jika mau cawe-cawe, Jokowi bisa berkonsultasi ke Trimedya. Agar, cawe-cawenya tepat sasaran," kata dia.
"Jokowi bukan desainer baju. Jadi, selain cawe-cawenya tidak elok, muatan cawe-cawenya pasti tidak bermanfaat," tambah dia.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Ummat Bidang Advokasi Hukum Juju Purwanto menyebut Presiden Jokowi terlalu mencampuri urusan Pilpres 2024.
"Intervensi Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 selama ini, demi mendukung dan memenangkan capresnya memang tampak kasat mata dan tendensius," ujar dia.
Dia menyebut Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, telah melakukan tindakan melanggar konstitusi.
"Untuk itu Jokowi sebagai Presiden RI harus tetap independen dan netral. Dia harus menjaga jarak yang sama kepada bacapres lain yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata dia.
Dia menyebut semestinya Jokowi sebelum mengakhiri legacy jabatannya harus fokus saja kepada persoalan bangsa dan negara.
"Soal motif baju bagi bacapres Ganjar dan pendukungnya, hanyalah soal 'remeh temeh dan simbol' belaka. Ada persoalan substansial saat ini bagi Jokowi, yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat yang masih carut marut di segala bidang pembangunan," ujar dia. (Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved