Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi heran terkait jumlah dugaan bocornya data pribadi sebanyak 337 juta. Sebab, penduduk Indonesia hanya sekitar 277 juta jiwa.
“NIK (nomor induk kependudukan) kok bocor 330 jutaan? Masa lebih banyak NIK yang bocor dari jumlah penduduk?” kata Budi di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Budi mengatakan NIK dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski begitu, instansi-instansi kerap meminta data pribadi saat masyarakat hendak mendaftar.
Baca juga: Data Pribadi Bocor Lagi, Legislator Pertanyakan Peran Pemerintah
"Data pribadi banyak di instansi, bocornya dari mana? Memang ada hantunya kita? Itu angka dari mana saya juga tidak mengerti,” ujar dia.
Sementara itu, Budi memberi imbauan bagi instansi di berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perbankan.
Baca juga: Perlindungan Data Pribadi untuk Pemilu, Perludem: KPU-Bawaslu Perlu Bersinergi
“Kami minta ke seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaga dan membangun sistem agar tidak terjadi kebocoran,” ucap dia.
Kabar kebocoran 337 juta data ini pertama kali diungkapkan pengguna Twitter, @DailyDarkWeb, pada Sabtu (15/7) lalu.
Akun itu menyebutkan lebih dari 337 juta baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas. Data-data itu berisi berbagai informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, hingga nomor paspor. (Z-10)
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Secara teknis peretas yang mengganggu PDN masuk ke komputer lalu masuk ke server untuk mengelola yang di sana tidak bisa melihat data.
Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
MUHAMMADIYAH mengaku turut menjadi korban atas serangan siber atau peretasan lewat ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN), Kamis (20/6) tersebut.
PUSAT Data Nasional (PDN) dilaporkan mengalami gangguan sejak Kamis (20/6) hingga Minggu (23/6) masih belum kembali normal.
Peranan cybersecurity sangatlah krusial, termasuk bagi perusahaan.
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
Dalam era digital yang semakin maju, keamanan online menjadi semakin penting. Ancaman seperti phishing dan malware dapat mengancam data pribadi, keuangan, bahkan reputasi
Nama baik Indonesia tercoreng akibat berbagai insiden siber terjadi secara beruntun. Mulai dari serangan ransomware LockBit 3.0Â hingga penjualan data pribadi dari seorang peretas.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved