Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menilai parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN.
Hal ini disampaikan Putu dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta Jumat, (7/7).
Baca juga: PBB: Bias Gender Belum Membaik dalam Satu Dekade Terakhir
"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (8/7).
Baca juga: Kesenjangan Digital Paling Berdampak pada Perempuan di Negara-negara Miskin
Menurut dia, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja tapi juga berlaku untuk laki-laki. Hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," tandasnya.
Legislator asal Bali ini juga menegaskan bahwa kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.
Putu yang juga ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menilai kawasan ASEAN masih mempunyai banyak tantangan seperti ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.
"Ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini masih tinggi. Pada 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Ini harus kita respons dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini," pungkasnya. (H-3)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved