Polisi Harus Selidiki Pengakuan Freddy Budiman

KEPOLISIAN diminta membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar terkait adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum terhadap peredaran narkotika di Indonesia.

Hal itu diutarakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi yang bertajuk Masyarakat Sipil Tolak Hukuman Mati dan Dukung Bongkar Mafia Narkoba.

"Polri tidak boleh angin-anginan menyikapi laporan Haris. Polri harus menunjukkan itikad baik. Sebisa mungkin menunjuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut," terangnya di Jakarta, Selasa (2/8).

Menurutnya, pengakuan gembong narkoba Fredi Budiman kepada Haris harus direspon dengan baik oleh aparat penegak hukum. Ia mengakui informasi adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan narkotika sudah beredar banyak sekali. Namun semua jarang direspon oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Apalagi, sambung dia, saat ini muncul informasi baru terkait adanya setoran Rp450 miliar ke oknum BNN serta puluhan miliar yang mengalir ke aparat penegak hukum yang bersifat individual. Informasi tersebut, kata Ray, perlu dibuktikan kebenarannya oleh Kepolisian.

Ia juga meminta agara BNN tidak resisten terhadap informasi tersebut. Ia menilai informasi tersebut harus menjadi sarana bagi BNN untuk mengambil sikap dan membuktikan apakah itu benar atau tidak. Selain itu, ia juga menagih janji Presiden Joko Widodo yang ingin memberantas mafia di berbagai sektor, salah satunya narkotika.

"Kita berharap informasi tersebut tidak disikapi dingin oleh Presiden," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekosob Sri Palupi juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen untuk menindaklanjuti laporan Haris. Ia meminta tim tersebut bukan diisi oleh orang-orang yang berasal dari institusi yang diduga terlibat dalam praktik mafia narkotika tersebut.

"Jokowi harus membuat tim independen untuk menindaklanjuti kesaksian Fredi kalau memang Jokowi ingin mafia (narkotika) diberantas," tandasnya. (OL-2)