Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, menurunya tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan mandeknya fungsi legislasi menjadi fenomena yang tidak asing setiap jelang Pemilihan umum (Pemilu).
Sebagaimana diketahui, pada rapat Paripurna ke-28 masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (4/7). Hanya 36 anggota DPR hadir secara fisik, 215 orang melalui zoom dan sisanya tidak diketahui.
Baca juga : DPR Masih Berlakukan Kehadiran Fisik dan Daring
"Masa-masa ketika sudah memasuki tahapan krusial pemilu memang menjadi fase krusial bagi kinerja anggota DPR. Turunnya tingkat kehadiran dan mandeknya fungsi legislasi menjadi fenomena yang tidak asing setiap jelang pemilu," ucap Titi saat dihubungi, Selasa (4/7).
Baca juga : Rapat Paripurna Minim Peserta, Anggota DPR Diduga Sibuk Kampanye
Numun bagi Pengajar Hukum Pemilu di Faukltas Hukum Universitas Indonesia itu, kondisi ini justru harus menjadi ajang bagi para pemilih untuk lebih cermat dan kritis dalam menilai performa para anggota DPR yang sedang menjabat. Terutama bagi mereka yang kembali maju mencalon menjadi anggota DPR atau berstatus petahana.
"Kualitas kinerja mereka perlu dipantau dan menjadi rujukan dalam memilih di Pemilu mendatang. Momen Pemilu mesti menjadi kesempatan bagi publik untuk mengevaluasi para petahanan apakah layak atau tidak untuk dipilih kembali," tegas Titi.
"Jangan pilih anggota DPR yang malas dan tidak amanah dalam bekerja. Terutama yang mengabaikan kerja kedewanan hanya demi kepentingan nyaleg di pemilu," ujarnya. (Rif)
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai seringnya ruang sidang DPR sepi jadi bukti malasnya anggota DPR dalam bekerja.
ANARA Airport Hotel, hotel bintang 4 yang terletak di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan bangga mengumumkan perluasan fasilitasnya dengan tiga ruang pertemuan baru.
Partai NasDem mengadakan rapat pleno hari ini untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di tiga provinsi. Dua dari wilayah tersebut diprediksi akan dimenangkan oleh NasDem.
Rapat itu untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan dari beberapa Pelapor yang telah diterima Sekretariat MKMK sejak November–Desember 2023 dan Januari 2024.
Grand Savero Hotel Bogor terus menyuguhkan berbagai fasilitas yang dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi para wisatawan dan tamu yang ingin mengadakan perjalanan bisnis ke Kota Bogor.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/6)
RUU Polri diangap akan hambat kerja penyidik KPK dan Kejagung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved