Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin tidak sepakat dengan pandangan ngototnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusung Yenny Wahid sebagai Cawapres Anies Baswedan sebagai upaya untuk mengakhiri Koalisi Perubahan.
Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, keinginan Surya Paloh memasangkan Anies dengan Yenny Wahid karena melihat pasangan itu ideal dan saling melengkapi.
"Saya kira keinginan Surya Paloh menggaet Yenny Wahid sebagai Cawapres Anies bukan tanpa alasan. Yenny Wahid ini kan perempuan dan tokoh di Nahdlatul Ulama. Sehingga Pak Surya tentu telah melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini diduetkan," kata Ujang di Jakarta, Selasa (4/7).
Baca juga: Yenny Wahid Berpeluang Diundang ke Apel Siaga Perubahan Partai NasDem
Ujang pun tidak melihat dengan mengusung Yenny Wahid akan membuat posisi Koalisi Perubahan terancam bubar. Pasalnya, Yenny Wahid merupakan tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.
"Kita tahu Yenny Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi, termasuk Koalisi Perubahan," katanya.
Meskipun, dia mengakui semua partai politik memaksakan kader internal untuk maju sebagai Cawapres berpasangan dengan Anies. Misalnya PKS mengusung Ahmad Heryawan sementara Demokrat mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca juga: Yenny Wahid Dinilai Jadi Figur Alternatif Cawapres 2024
"Biasa dalam koalisi semua parpol mengusung kader masing-masing. Namun itu tidak bisa dipaksakan, nanti ada titik temu antara semua parpol itu siapa yang harus diusung akhirnya. Tentu ada parameter sehingga satu tokoh itu diputuskan jadi cawapres," ungkapnya.
Dalam hal tersebut, kata Ujang, secara kalkulasi politik, nama Yenny Wahid akan bisa dipertimbangkan semua parpol dan akhirnya parpol akan legowo.
"Yenny Wahid ini kan politisi perempuan, sekaligus memiliki garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Menurut saya ini akan menjadi pertimbangan bagi parpol pendukung Anies," jelasnya.
Dengan mengusung Yenny Wahid, dia meyakini akan dapat mendongkrak suara Anies dari kaum Nahdliyyin terutama kalangan NU kultural.
"Anies ini kan selama ini selalu dikaitkan bahwa dia didukung kalangan Islam garis keras, Islam radikal, dan Islam kanan. Dengan adanya Yenny Wahid, yang nota bene putrinya Gus Dur, di situ otomatis stigma itu akan hilang. Karena ada representasi NU yang Islam moderat dan nasionalis," jelasnya.
Di sisi lain, Yenny Wahid juga disebut akan menguatkan pasangannya di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Keduanya merupakan provinsi dengan suara terbanyak selain Jabar dan Banten.
"Jatim dan Jateng ini kan basisnya NU, atau Islam tradisional. Tentu sangat rasional menggaet mbak Yenny jika ingin mengambil suara di wilayah ini," pungkasnya. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved