Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN relawan Sang Menang Kota Depok menggelar diskusi publik mendukung rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, untuk memberantas tuyul-tuyul di Kota Depok.
Diskusi publik yang bertajuk 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' digelar di Pendopo Nusantara, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dihadiri sejumlah bintang tamu.
"Kami relawan Kota Depok Kaesang Menang 'Sang Menang' mendukung rencana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk memberantas tuyul-tuyul di Kota Depok," kata Koordinator Relawan Sang Menang wilayah Kecamatan Sawangan Jennifer Veronique, Minggu (2/7).
Baca juga: Sinyal Keresahan terhadap Fenomena Kaesang, Wali Kota Depok Larang Pasang Atribut
Menurut perempuan yang akrab dipanggil Vero ini, pernyataan Kaesang yang akan memberantas tuyul-tuyul di Kota Depok harus didukung karena selama ini memang banyak 'tuyul' yang meresahkan dan merugikan Warga Kota Depok.
"Kami mengidentifikasi ada delapan tuyul di Kota Depok," ujarnya.
Baca juga: Solmet Deklarasi Dukung Kaesang Maju Pilkada Depok 2024
Vero mengatakan, delapan tuyul yang selama ini meresahkan Kota Depok adalah pelaku kekerasan seksual, sindikat prostitusi anak, tukang gusur sekolah, pembuat kebijakan intoleran, pemain program dan anggaran, perusak lingkungan, mafia tanah dan maling setu, serta pengutip retribusi ilegal.
"Kami minta Mas Kaesang memberantas semuanya saat menjadi Wali Kota Depok," tegasnya.
Sebelumnya dalam podcast Denny Cagur, Kaesang sebagai bintang tamu menyebut siap memberantas 'tuyul-tuyul' di Kota Depok.
"Mungkin kita berantas tuyul dulu ya, takutnya kan merajalela, ngambilin duit masyarakat, itu kan yang rugi masyarakat juga,” ujar Kaesang.
Tokoh pegiat lingkungan hidup Kota Depok, Heri Syaefudin, yang menjadi salah satu pembicara diskusi menyambut baik pencalonan Kaesang sebagai Wali Kota Depok. Heri berharap anak muda Kota Depok yang selama ini apolitis bisa terpacu dengan majunya Kaesang.
"Namun isu-isu yang didorong harus berdasar persoalan yang ada dan diberi solusinya," ujarnya.
Ossama Ruzicka, relawan Gen Z Sang Menang menyebut anak muda Kota Depok cenderung apolitis karena adanya ketidaksesuaian harapan masyarakat dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
"Pemerintah Kota Depok harus mendengarkan masyarakat, namun masyarakat juga harus memahami adanya keterbatasan perintah kita, termasuk dari sisi anggaran," kata Ossama (Z-10)
Koalisi PKS dan Partai Golkar Kota Depok, Jawa Barat, sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mengusung misi perubahan di Kota Depok, Jawa Barat.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Enam partai politik Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) resmi mendeklarasikan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2024.
PARTAI Demokrat Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyerahkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri sebagai bakal calon wali kota Depok.
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) Supian Suri meraih dukungan lima partai politik sebagai calon wali kota
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved