Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOORDINATOR presidium Relawan Anies Laode Basir mengatakan sudah mendengar sejak lama isu skema yang akan menjegal capres Anies Baswedan dengan proses hukum yang seolah melakukan korupsi. Tapi melalui proses pemeriksaan keuangan oleh BPK yang sudah dilakukan berkali-kali sudah membuktikan tidak ada masalah dalam proyek yang dituding Anies korupsi tersebut.
“Kalau kita baca audit BPK sudah berkali-kali itu sudah diperiksa dan tidak ada masalah,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/6)
Dia berharap hukum ditegakan seadil-adilnya dan dengan prosedur hukum yang benar. Selama itu semua dilakukan dengan benar dan tepat publik tidak akan menutup mata dan pasti mendukung proses tersebut.
Baca juga: Ini 10 Skenario Penjegalan Anies di Pemilu 2024 Versi Denny Indrayana
“Rasanya semua orang akan mendukung proses hukum yang benar ini. Tapi kalau terlihat susah dijelaskan secara rasional, itu tanda tidak baik dalam penegakan hukum kita,” tukasnya.
Sebelumnya pakar hukum pidana yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Denny Indrayana menyampaikan 10 skenario yang disebut bertujuan untuk menjegal lawan politik yang mengusung capres Anies Baswedan. (Sru/Z-7)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved