Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Partai Demokrat membantah telah mendesak Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.
"Dipaksa oleh siapa? Tidak ada paksaan. Pak Anies melalui juru bicaranya, Pak Sudirman Said, sudah menyampaikan tidak ada paksaan dari dan kepada siapa pun," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).
Partai Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada Anies karena dialah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa sosok cawapres pendampingnya.
Baca juga: Ngotot AHY Cocok jadi Cawapres Anies, Demokrat: Monggo Dibandingke
Herman mengatakan pihaknya hanya menyampaikan bahwa persaingan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kompetitif. Upaya merebut pemilih juga harus disegerakan.
"Kita butuh waktu untuk bisa melakukan sosialisasi, desiminasi terus kemudian mengambil simpati hati dan pikiran rakyat untuk pada akhirnya memilih kandidat yang kami usung," ucap Herman.
Baca juga: Parpol Pendukung Anies akan Keliling Indonesia Bersama-sama
Sebelumnya, upaya desakan oleh Demokrat terlihat usai Andi Arief mengusulkan pengumuman cawapres Anies dilakukan bulan ini. Menurut dia, hal itu penting dilakukan lantaran elektabilitas Anies mengalami penurunan pada hasil jajak pendapat.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ucap Andi. (Z-11)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved