Masukan Habibie Jadi Pertimbangan Pemerintah dalam Eksekusi Mati

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima surat mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie terkait peninjauan kembali keputusan eksekusi mati terpidana asal Pakistan, Zulfiqar Ali. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan masukan Habibie itu akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan eksekusi mati.

"Bukan hanya dari Pak Habibie, melainkan juga Komnas Perempuan, dan berbagai negara juga memberikan masukan terhadap hal itu. Berbagai masukan jadi catatan pertimbangan oleh pemerintah. Namun, Jaksa Agung lah yang punya kewenangan untuk itu," ujar Pramono di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7).

Menurut dia, eksekusi mati memang bukan menjadi hal yang menggembirakan, tetapi harus tetap dilakukan oleh pemerintah lantaran Indonesia sudah kondisi darurat dalam penyalahgunaan narkotika.

"Bukan hal yan menggembirakan harus melakukan itu, tapi kan kita juga harus memproteksi anak cucu kita, generasi kita yang dalam persoalan narkoba ini sudah menjadi begitu luar biasa," katanya.

Terpidana narkoba yang dieksekusi mati juga, lanjut Pramono, telah melewati tahapan yang panjang, yakni sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, apakah segala masukan tersebut memengaruhi eksekusi mati terhadap 10 terpidana narkoba yang belum dieksekusi pada kesempatan dini hari tadi, Pramono menyebut Jaksa Agung yang akan menjelaskannya.

Pramono juga mengatakan pihak Istana Kepresidenan telah berkomunikasi secara langsung dengan Jaksa Agung M Prasetyo terkait empat orang yang telah dieksekusi mati. Menurutnya, terkait eksekusi mati telah menjadi tanggung jawab Jaksa Agung untuk menjelaskannya kepada publik.

"Mengenai jumlah dan sebagainya, sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Agung," pungkasnya. (OL-5)