Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI Demokrat menegaskan desakan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) Anies Baswedan bukan bentuk ancaman untuk bubar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Ini mesti diluruskan dulu, jadi, janganlah kemudian wah kita mengancam mau bubar, mau keluar, enggak itu, enggak ada itu dari koalisi," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam telekonferensi pada Sabtu (10/6).
Herzaky mengatakan Partai Demokrat telah melakukan evaluasi atas perkembangan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan suara Anies dari beberapa hasil jajak pendapat lembaga survei.
Baca juga: Demokrat Beberkan Alasan Ingin Cawapres Anies Segera Diumumkan
Menurutnya, pengumuman sosok cawapres Anies sudah mendesak. Dia menegaskan permintaan itu tidak mengartikan KPP sedang retak. "Tidak ada kaitan dengan koalisi," ucap Herzaky.
Herzaky juga menyebut sejumlah masyarakat yang ditemuinya meminta cawapres Anies diumumkan sekarang. Tujuannya, agar mengetahui arah KPP berlayar dan tidak takut diganggu kubu lain.
Baca juga: Gertak Sambal untuk Amankan Peluang Cawapres
"Kalau Demokrat kami yakin lah sudah terbukti kok, 8,5 tahun dikerjain pemerintah, masih terus bertahan di oposisi, dikerjain kekuasaan. Tapi, khawatirnya yang lain," ujar Herzaky.
Di sisi lain, Partai NasDem menyebut penentuan waktu pengumuman sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) Anies Baswedan tidak mudah. Sebab, harus berdasarkan kesepakatan tiga partai dalam KPP.
"Tidak semudah itu mengumumkan. Karena tiga partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan," kata Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Juni 2023.
Sahroni menyebut ada retorika dalam penentuan pengumuman sosok cawapres itu. Hanya ketua umum tiga partai dalam koalisi yang bisa menentukan harinya.
"Kapan entah hari apa itu yang tau hanya para ketum (ketua umum)," ucap Sahroni. (Z-3)
Alumni menolak pencalonan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Per hari ini, ada dua catatan hitam, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Serangan brutal militer Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah menewaskan 27.238 orang dan menyebabkan 66.452 warga Gaza terluka.
SEMUA menjadi tak sama lagi ketika melihat realitas dan 'warisan' Presiden Joko Widodo pada pemilu serentak 2024 ini.
Komika dan aktor Fico Fachriza, berpendapat bahwa anak muda memang perlu kritis sekaligus santai. Meski begitu, hal tersebut tidak berarti membenarkan apa yang dilakukan Gibran.
PERATURAN Pemerintah (PP) No 53/2023 tentang tidak diperlukannya lagi mundur dari jabatan bagi pejabat publik yang mengikuti kontestasi pemilu akhirnya menjadi bumerang bagi capres Prabowo
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved