Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menyampaikan dengan jelas progress serta evaluasi pembangunan dan pengembangan IKN kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat secara luas.
“Berkaitan dengan IKN, dari semua Kementerian termasuk Perhubungan maupun PUPR di sini kan selalu diutamakan berkaitan kelanjutan-kelanjutan IKN. Artinya anggaran-anggaran itu, kelanjutan IKN itu diprioritaskan. Ke depan maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini, seperti apa sudah IKN itu?” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Boyman Harun menambahkan, perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat kini tengah hangat. Tetapi masyarakat tidak mengetahui progres pembangunannya lantaran pemerintah kurang dalam memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.
Baca juga: Pengamat Soroti Kerawanan IKN di sisi Perairan dan Ruang Udara
“Jadi maksud saya, sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukan ke sana dalam rangka untuk kelanjutan daripada IKN ini, masyarakat wajib tahu seperti apa perkembangannya. Karena kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja gak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” tutur Politisi Fraksi PAN itu.
Informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN ini, tegasnya, harus jelas diberikan oleh Pemerintah karena masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar. Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.
“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga apa yang dianggarkan oleh Kementerian ada satu kepastian, tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka. Jadi siapapun presidennya menurut saya pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut, apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” tegasnya.
Baca juga: IKN Terapkan Konsep Kota Hutan Berkelanjutan
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memaparkan bahwa perencanaan dan pengembangan IKN, untuk sektor transportasi udara akan dibangun bandar udara khusus VVIP dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN. Sektor transportasi laut akan dibangun pelabuhan wisata, serta untuk sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda, angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride.
Kemudian untuk sektor transportasi perkeretaan, akan dibangun jaringan jalur KA bandara, jaringan jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN, jaringan jalur KA perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan. Lalu untuk pengembangan Intelligent Transport System (ITS) akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).
“Pengembangan Ttansportasi tentu kita akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission dan kita utamakan menggunakan satu mekanisme pada darat ada Intelligent Transport System yang tentunya akan memberikan hal-hal yang baik dan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia. Beberapa hal sudah kami koordinasikan dengan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, India dan beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk bekerjasama di IKN,” pungkasnya. (RO/S-3)
Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini.
Tilang emisi tersebut dinilai merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraannya.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung kelancaran mobilisasi orang dan barang.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Menunggu kesiapan komplet semuanya. Menunggu semuanya siap, komplet. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved