Presiden Minta Polri Kaji Ulang SP3 Pembakar Hutan

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengkaji kembali surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Polda Riau kepada 16 perusahaan yang sempat menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan, Presiden Jokowi terkejut atas SP3 tersebut karena kebakaran di Riau yang terjadi pada tahun lalu berdampak sangat luas.

Presiden langsung memintanya untuk membicarakan hal ini dengan Kapolri serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Pertemuan itu, menurut dia, sudah dilakukan pada pekan lalu.

"SP3 kan masih bisa dibuka kembali kalau ada novum baru. Nah, ini yang kita minta Kapolri evaluasi SP3 itu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7).

Teten mengatakan, pada pekan lalu dirinya berkunjung ke Riau terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk memastikan proses hukum kasus tersebut.

"Minggu lalu saya ke Riau untuk memastikan Satgas Penanggulangan (Karhutla) bekerja dengan baik, termasuk juga proses hukum terhadap kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun yang lalu. Namun, cukup mengagetkan dari 16 kasus kebakaran hutan di-SP3," tandasnya.

Pemerintah menyadari bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi. Karenanya, Teten mengatakan, Presiden mengingatkan agar Kapolri melakukan evaluasi tersebut dengan sangat hati-hati.

"Ini masalah hukum yang kita harus hati-hati, tetapi tindak pidana itu bukan satu-satunya instrumen untuk membuat efek jera pelaku pembakaran. Masih ada sanksi administratif, perizinan yang ada di wilayah pemerintah," pungkasnya.

Kasus karhutla tahun lalu bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merenggut korban jiwa. Selain itu, kasus tersebut juga menyita perhatian internasional. (OL-5)