DPD RI Dorong KBRI Perkuat Diplomasi Pemberdayaan UMKM

ALAM pikiran masa lalu tentang trickle-down effect kerap menghadirkan perangkap bahwa yang dilibatkan harus konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar. Nyatanya, teori itu gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (26/2023). Ia pun meminta agar para pelaku ekonomi kelas menengah, kecil dan mikro (UMKM), tetap dilibatkan dalam kerja sama ekonomi.

"Yang perlu diberdayakan dan mendapat keberpihakan negara adalah pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia,” tegas dia.

La Nyalla menuturkan perusahaan raksasa kerap melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik.
 
Ia juga mendorong agar DPD RI mengadvokasi demokrasi ekonomi yang inklusif agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu telah disampaikan saat bertemu jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo pada Kamis (25/5/2023).

Pertemuan tersebut dihadiri Deputy Chief of Mission John Tjahjanto Boestami dan staf KBRI.  Kunjungan kerja delegasi senator bertujuan menyerap aspirasi komunitas diaspora serta mengadakan studi referensi sebagai bahan masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional. 

LaNyalla berharap KBRI Jepang dan juga KBRI di semua negara sahabat menerapkan diplomasi agar investasi asing yang masuk ke Indonesia melibatkan proyek-proyek yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah, termasuk pelaku-pelaku UMKM.

"Dalam rangka melayani rantai pasok produk-produk Indonesia ke Jepang dan sekitarnya, UMKM Indonesia perlu dilibatkan dalam pusat distribusi produk Indonesia di Jepang. KBRI juga bisa mendorong investasi Jepang untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia," jelas LaNyalla.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, LaNyalla didampingi Wakil Ketua DPD  Mahyudin dan Sultan B Najamudin serta 16 Senator DPD RI, yaitu Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, Eni Sumarni, Marthin Billa, Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, dan Eva Susanti.

Kunjungan kerja itu juga diikuti oleh Bustami Zainudin, Richard Hamonangan Pasaribu, Asep Hidayat, Tgh Ibnu Halil,  Christiandy Sanjaya, Zakaria Bahasyim, Maya Rumantir, Tamsil Linrung, Novita Anakotta dan Filep Wamafma.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, LaNyalla menyebut bahwa ia menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR. (RO/A-3)