Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PROGRAM Polisi RW yang digencarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk hadir di seluruh daerah mendapatkan respons positif dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.
"Terkait program tersebut kami mengapresiasi kebijakan strategis dari Kapolri yang menunjukan bahwa lingkungan masyarakat itu senantiasa dalam kondisi aman dan harmonis," kata Idham, Rabu (24/5).
Baca juga: Polri Bentuk Tim Cegah Hoaks Jelang Pemilu 2024
Menurutnya, kehadiran Polisi RW bisa menjaga ketertiban menjelang pemilu 2024 dengan menciptakan kondusivitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat
"Karena hal itu (polisi RW) dapat dirasakan, untuk kepentingan menciptakan ketertiban di masyarakat yang aman, kondusif, dan harmonis. Kami sangat mengapresiasi kebijakan tersebut," taandasnya
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Makassar Temukan 23 Caleg Ganda dari Sejumlah Parpol
Sebab, jelas Idham, penyelenggara Pemilu 2024 adalah amanah konstitusi dalam menjaga demokrasi Indonesia. Artinya penyelenggara pemilu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam UU Pemilu, jelasnya, secara eksplisit disebutkan bahwa Polri berwenang mengamankan pemilu
"Saya sangat meyakink seluruh lembaga negara. Termasuk juga Polri itu akan mendukung pemilu serentak 2024. Apalagi KPU sudah menandatangani nota kesepakatan atau MOU antara KPU dengan Polri. Dalam UU pemilu, dijelaskan secara eksplisit bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan situasi penyelenggaraan pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri mengatakan, pihaknya akan mengembangkan program polisi RW di seluruh wilayah Indonesia. Dia menjelaskan, hal itu guna merealisasikan satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
"Guna memenuhi jumlah Bhabimkatibmas Kami mencoba kembangkan Polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
Dia memaparkan dalam program polisi RW, akan ditempatkan personil polri dari berbagai fungsi kepolisian di setiap RW berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing personel Polri.
Penempatan personel polri tersebut, untuk meningkatkan dan ketertiban dalam rangka kepada masyarakat. "Kami harapkan melalui kehadiran polisi RW mampu meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama di lingkungan RW," ujarnya.
Lebih lanjut, Listyo menyebut, berbagai kegiatan polisi RW akan dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi. Sehingga dapat menjadi bahan analisa Kasatker maupun Kasatwil.
"Ke depan, program Polisi RW akan kami kembangkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan mampu mengcover terkait dengab kebutuhan Bhabinkamtibmas. Sehingga peran dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa terbantu oleh program polisi RW," pungkas mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu. (Ant/H-3)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved