Mahfud: Buzzer tak Selalu Propemerintah

MENTERI Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung terkait maraknya buzzer (pendengung) yang muncul di media sosial. Ia menyebut kehadiran para buzzer pun kerap dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa (23/5). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut pada 2022 setidaknya ada sekitar 800 ribu buzzer aktif.

"Kita kenal ada, medsos itu kita kenal kelompok buzzer. Buzzer rp, buzzer rp itu buzzer rupiah. Orang yang dihimpun, lalu dibayar. Biasanya itu ditujukan, yang punya buzzer itu, yang mendukung pemerintah," kata Mahfud dalam Seminar Nasional.

Baca juga: Mahfud MD soal Kecurangan di Pemilu 2024, Sudah Pasti Ada

Mahfud menegaskan bahwa tidak berarti buzzer mendukung pemerintah merupakan buzzer bayaran. Dikatakannya, banyak juga buzzer yang antipemerintah, dan bicara tanpa fakta.

"Siapa yang bela pemerintah lalu ini dibilang buzzer bayaran. Tapi sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang antipemerintah, yang diorganisasikan. Dan itu liar juga," kata dia.

Baca juga: Pemilu 2024 Diprediksi akan Dibaluti Isu Agama

"Bicara tanpa fakta juga. Kadang kala bikin berita-berita yang tidak benar. Sengaja membelokkan," tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan keberpihakan buzzer tergantung siapa yang membayar. Sehingga, tidak bisa dikaitkan bahwa pihak yang mendukung pemerintah sebagai buzzer bayaran.

"Sekarang urusannya duit, siapa yang bayar. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Saudara mengatakan buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah, mungkin saja, saya tidak tahu. Dan saya sungguh tidak tahu apa ada itu buzzer yang dibayar oleh pemerintah, mungkin saja ada," ungkapnya. (Rif/Z-7)