Tahapan Pencalonan Pilkada Jadi Tahapan Krusial

POTENSI terjadinya pelanggaran dan pengaduan terdapat di semua tahapan Pemilu pelanggaran dan pengaduan. Penyelanggara pemilu dituntut berhati-hati agar pelanggaran tidak terjadi.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini saat menjadi pembicara dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) terpadu yang diadakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP di Maluku Tengah, Maluku, Senin (25/7) malam.

Dari sekian banyak tahapan Pemilu, Nur Hidayat menyebut masa pencalonan menjadi tahapan yang paling krusial terjadi pengaduan etik maupun hukum. "Pandangan saya di Pilkada 2017 potensi masalah masih ada. Kalau pada Pemilukada 2015 ada perseteruan dua partai, sekarang tahapan pencalonan akan menjadi tema utama,” ungkapnya.

Tahapan lain yang akan perlu dicermati adalah tahap verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Tahapan verifikasi faktual dinilai sangat rumit karena penyelenggara Pemilu harus melakukan sensus kepada seluruh orang yang menyatakan dukungan.

Dalam undang-undang Pilkada yang baru yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 bahkan ada ketentuan syarat orang yang mendukung harus tercatat dalam daftar pemilih pada Pemilu sebelumnya. Syarat ini tidak ada dalam Pemilukada 2015.

“Persoalan yang saya sebutkan tadi semuanya memang bersifat teknis. Pemilu itu kan memang soal teknis tapi berimplikasi substantif,” tutur Ketua Bawaslu periode 2008-2011 itu.

Bimtek terpadu diadakan selama tiga hari dari Senin-Rabu (25-27/7) di Hotel Natsepa, Maluku Tengah, Maluku. Bimtek kali ini dimaksudkan untuk persiapan Pemilukada 2017. Maluku menjadi agenda kedua setelah sebelumnya diadakan di Palembang, Sumatera Selatan.

Peserta bimtek adalah para jajaran KPU dan Bawaslu dari 80 daerah dari 101 daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada 2017. Sebagian besar berasal dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jumlah peserta sesuai undangan KPU sekitar 400 orang penyelenggara Pemilu. (OL-2)