Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGKA kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) yang menempati peringkat dua di Pulau Jawa, dinilai akan menjadi batu sandungan Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA terkait peluang calon presiden dari PDIP itu dalam pilpres mendatang.
"Jika dua periode menjadi gubernur Jawa Tengah tapi provinsi itu menjadi termiskin kedua di pulau Jawa, bagaimana Ganjar bisa dipercaya mensejahterahkan 38 provinsi di seluruh Indonesia," ungkap Denny dalam keterangan yang diterima, Minggu (14/5).
Soal apakah angka kemiskinan di Jateng bisa membuat Ganjar kehilangan dukungan secara signifikan, Denny menjawab tergantung tiga syarat. Pertama, data kemiskinan tersebut harus data yang dikeluarkan lembaga kredibel dan acapkali menjadi rujukan.
"Kedua, data yang valid tersebut harus diketahui seluas mungkin dan disadari oleh mayoritas pemilih. Ketiga, Ganjar dan pendukungnya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima pemilih terkait angka kemiskinan tersebut" ungkap Denny.
Namun, ungkap Denny, jika Ganjar dan tim bisa membatasi serta memberi penjelasan yang meyakinkan, isu kemiskinan tersebut akan mengempis dan tidak akan mengubah tren dukungan ke Ganjar. "Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan, isu kemiskinan sudah dijadikan bahan orasi singkat di media sosial di antara isu yang dianggap kelemahan Ganjar,” ungkap Denny.
Menurut Denny, isu ekonomi selalu dianggap pemilih Indonesia sebagai isu paling penting. Apalagi setelah pandemi Covid-19, jelasnya, keluar dari kemiskinan menjadi dambaan.
Dengan demikian, ungkap Denny, rekor dan program capres soal memajukan ekonomi sangatlah menentukan dan selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan guna menaikkan atau menjatuhkan Capres. "Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik,” sambung Denny.
Denny menambahkan, isu ekonomi dalam pemilihan presiden juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada 1992 saat George Bush bertarung dengan Bill Clinton. Saat itu, George Bush adalah petahana yang ingin terpilih untuk kedua kalinya. Namun, Bill Clinton menyoroti kelemahan pemerintah Bush di biding ekonomi.
"Isu ekonomi mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah," imbuhnya.
Berkaca dari Pilpres Amerika Serikat 1992 itu, Denny JA menduga lawan-lawan Ganjar Pranowo akan menjadikan ekonomi sebagai isu utama. Bahkan isu ekonomi mengalahkan isu soal agama, korupsi, dan hak asasi manusia.
"Mereka akan mengatakan, lihat rekam jejak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periksa data BPS. Bukankah persentase kemiskinan di Jateng nomor dua terburuk di Jawa (2022)? Bukankah persentase kemiskinan di Jateng lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan di Indonesia (2022)?" ungkapnya. (RO/R-2)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved