Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di setiap Provinsi masih di bahas oleh Mabes TNI.
"Terkait dengan prosesnya ataupun follow up, ini masih ada di Mabes TNI, karena ada beberapa revisi kemarin," ujar Hamim dalam diskusi media yang berlangsung di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (12/5).
Kodam baru itu, jelas Hamim, nantinya merupakan peningkatan status dari Komando Resor Militer (Korem) Tipe A yang saat ini sudah ada di setiap provinsi di Indonesia.
Baca juga : Revisi UU TNI Sedang Dibahas di Tingkat Internal Mabes TNI
"Bukan pembentukan kodam baru sebenarnya, tapi ini adalah peningkatan status Korem tipe A yang selama ini ada di tiap-tiap provinsi itu menjadi kodam," terangnya.
Hamim mengungkap, realisasi penambahan Kodam tergantung pertimbangan pemerintah, mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia pun tidak dapat memerinci kapan pembangunan kodam mulai dilaksanakan.
Baca juga : Curhat TNI di Balik Revisi UU Nomor 34
"Kita tidak bisa tahu sampai kapan, apakah bisa selesai tahun ini, atau tahun depan, atau bisa jadi pengurangan dulu, kemudian nanti pengembangan. Semua tergantung pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, koordinasi dengan PAN RB kemudian Kementerian Keuangan dan lain-lain," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman mengungkap rencana pembentukan kodam di setiap provinsi se-Indonesia. Dudung mengatakan akan mengusulkan pembentukan Kodam itu ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
"Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam. Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI, sudah kita usulkan," kata Dudung beberapa waktu lalu. (Z-5)
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru sesuai permintaan rakyat
Netralitas TNI tersebut ditunjukkan dengan membangun posko netralitas sesuai instruksi panglima TNI untuk menerima aduan masyarakat jika ada indikasi ketidaknetralan pada TNI.
KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan rencana penambahan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi, masih dikaji.
KODAM V/Brawijaya memberikan penghargaan yang diberikan kepada para Babinsa berprestasi melalui ajang Brawijaya Awards 2023.
Perpanjangan kerja sama dilakukan untuk meningkatkan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan output bagi kesejahteraan masyarakat
Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan wacana penambahan Kodam maupun revisi UU TNI memiliki aroma perluasan peran militer di ranah sipil begitu kental dan ingkari reformasi.
Mabes TNI akan melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga sipil Papua.
MABES TNI mengirim tim gabungan dari Puspom TNI ke pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menyusul terjadinya bentrokan warga dengan aparat kepolisian
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pemeriksaan saksi di kasus suap pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional (Basarnas).
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal menyambangi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 2 Agustus 2023.
. Dana itu merupakan imbauan yang tidak bisa dibantah.
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta jangan cuci tangan atas polemik penetapan dua personel TNI pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sebagai tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved