Soal Reshuffle, Hanura Serahkan Ke Presiden

MENANGGAPI rencana reshuffle, Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding menyatakan partainya menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo.

"Pertama, ini kewenangan penuh Presiden. Bahwa ada kader Hanura turut dievaluasi, sah-sah saja. Karena tujuan kita para pembantu presiden betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Untuk menghindari timbulnya kegaduhan dan mengganggu kinerja disebabkan isu reshuffle, Sudding meminta presiden memberikan kepastian waktu. "Supaya tidak meganggu kinerja kementerian. Harus ada kepastian dari presiden supaya para pembantunya bisa bekerja dalam suasana baik," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai telah ada atau tidaknya komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan partai politik termasuk Hanura, Sudding menjawab diplomatis.

"Pak Jokowi memabagun komunikasi kepada parpol, iya. Tapi tidak dalam konteks reshuffle. Kumpul antara partai-partai pendukung ya biasa dilakukan tapi tidak dalam diskusi reshuffle. Makanya saya berharap supaya ini tdk jadi wacana terus dan kegaduhan," tukas Sudding.

Perombakan kabinet (reshuffle) diperkirakan semakin dekat menyusul adanya surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang melarang para menteri kabinet kerja berada di luar Jakarta hingga 29 Juli mendatang karena akan dilaksanakan rapat paripurna kabinet. (OL-2)