Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENANGGAPI isu ketidakhadiran bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dalam acara peringatan Hari Buruh. Juru bicara Relawan Perubahan Indra Kusumah membeberkan sejumlah alasan terkait keberpihakan Anies terhadap buruh lewat sejumlah kebijakan yang pernah dilakukan.
“Meskipun berhalangan hadir, selain karena belum menerima undangan, tapi keberpihakan mas Anies kepada buruh sudah jelas. Salah satunya melalui kebijakan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 lalu. Meskipun dikatakan melawan UU Cipta Kerja (Ciptaker), bahkan tak sedikit pengusaha yang memprotes sampai digugat oleh APINDO ke PTUN, mas Anies tetap lebih memilih mementingkan asas keadilan bagi para buruh,” ujarnya, Jumat (5/5)
Saat itu Pemprov DKI Jakarta membalas gugatan tersebut dengan mengajukan banding untuk mempertahankan kebijakan yang telah diambil. Hal ini diungkapkan Indra sebagai bentuk konsistensi Anies untuk memberikan keadilan, di tengah ramainya kontroversi pengesahan UU Ciptaker yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.
Baca juga: Wasekjen Gerindra: Tuntutan Buruh Mampu Diatasi Jika Prabowo Subianto Jadi Presiden
“Seharusnya menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengacu pada UU Ciptaker. Tapi mas Anies melihat, tidak cocok diterapkan di Jakarta, karena hanya naik 0,8%. Nyatanya, mas Anies menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh, dari 4,6 juta naik jadi 4,9 juta, dengan harapan bisa membantu daya beli masyarakat. Dan saat ini terbukti UMP Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia,” imbuhnya.
Indra menjelaskan Anies pernah memastikan dirinya tidak pernah terlibat dalam diskusi pembahasan RUU Ciptaker. Meski namanya masuk ke dalam salah satu tim satgas sebagai perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Baca juga: Hari Buruh, Ganjar Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Buruh di Pilpres 2024
“Tidak hanya dalam implementasi penetapan UMP Jakarta. Beliau juga pernah memastikan tidak pernah terlibat, dalam UU Ciptaker ini,” pungkasnya.
Ia berharap, sejumlah kebijakan nyata dan sikap jelas yang diambil oleh Anies bisa menjadi pertimbangan bagi buruh dalam menentukan calon pemimpin di Pilpres 2024 mendatang.
“Mas Anies merupakan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh, rekam jejaknya ada. Insya Allah beliau yang paling memahami kebutuhan pekerja,” tandasnya. (Sru)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved