Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Hanura merespons kunjungan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto ke Markas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat.
Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, penyerahan kader Partai Hanura yang dilakukan Wiranto kepada PPP dan Gerindra sekadar klaim dan pepesan kosong.
"Kami enggak tahu siapa yang disodorkan Wiranto ke PPP dan Partai Gerindra. Kalau mereka disebut sebagai kader Partai Hanura, apakah mereka mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Partai Hanura yang ditandatangai Pak Oso (Oesman Sapta Odang) selaku Ketua Umum Partai Hanura?" ujar Benny, Senin (1/5).
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini memastikan 'jualan' Wiranto ke PPP dan Gerindra hanya pepesan kosong, karena seluruh pengurus dan kader Hanura solid di bawah kepemimpinan Oesman Sapta.
"Saya pastikan, tidak ada kader Partai Hanura yang 'lompat' ke partai lain. Apa yang dilakukan Wiranto enggak ada pengaruhnya terhadap Hanura, karena seluruh pengurus dan kader partai dari tingkat pusat sampai daerah solid untuk menghadapi Pemilu 2024."
Benny menilai langkah politik Wiranto bertujuan untuk menggangu dan merusak soliditas Partai Hanura jelang kontestasi demokrasi tahun depan. Langkah tersebut juga tak akan berdampak karena seluruh kader Hanura telah memahami kualitas dan rekam jejak Wiranto. "Yang dilakukan Wiranto motif cari panggung (politik) jelang pemilu dan hiburan di hari tua. Ini lelucon pemilu."
Selain itu, terang dia, kunjungan Wiranto ke pimpinan parpol tersebut juga terkesan membuka aib kualitas berpolitik dirinya secara langsung ke publik. Benny pun heran melihat Wiranto selaku mantan ketua parpol dan berpengalaman di sejumlah jabatan sebelumnya, tapi dengan cara murah menyerahkan anak buahnya ke partai lain.
"Jika Wiranto itu tokoh besar dan memiliki kader-kader sebagaimana yang ia klaim, harusnya ia yang didatangi para elit partai untuk dimintai pertimbangan tentang orang-orang yang kompeten yang menjadi kadernya untuk dilamar sebagai calon legislatif. Bukan dia yang mendatangi partai-partai dan menyerahkan anak buahnya. Kayak ngasih bungkus kacang saja," tandasnya.
Baca juga: PPP Bakal Diperkuat Beberapa Tokoh Nasional
Sebelumnya, Wiranto mengaku telah menyerahkan lebih dari 100 nama eks kader Partai Hanura untuk menjadi kader PPP yang dapat diajukan menjadi bakal calon legislatif pada Pemilu 2024, Senin (1/5).
Mantan Ketum Umum Partai Hanura ini mengaku dirinya sama sekali tidak menggunakan cara militer terkait perpindahan ratusan eks kader Hanura itu. Perpindahan tersebut, menurut dia, dilakukan berdasarkan pada pilihan politik masing-masing kader.
"Saya senang sekali karena Ketua Umum PPP Pak Mardiono, yang merupakan sahabat saya, teman baik saya, ternyata menampung mereka. Bahkan, menerima dengan tangan terbuka agar mereka dapat bergabung dalam perjuangan Partai Persatuan Pembangunan," ucap mantan panglima TNI itu. (Ant/J-2)
Menurut Wiranto membangun netralitas TNI bukanlah tugas yang sulit karena disiplin TNI sangat kuat. Ia mengatakan perintah atasan pasti akan selalu diikuti oleh bawahannya.
Pendiri Partai Hanura Wiranto batal gabung ke Partai Amanat Nasional (PAN).
Wiranto dinilai masih memiliki pengaruh terhadap basis suara pemilihan.
Sebelumnya menyatakan dukungannya, Wiranto sempat bercerita tentang pengalamannya mendampingi lima Presiden RI.
KETUA Wantimpres, Wiranto, menitipkan 100 nama kader eks Partai Hanura sebagai calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa alasan Wiranto memilih PPP?
Wiranto menegaskan, tidak terpikir sedikit pun oleh pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved