Moeldoko Ingatkan TNI/ Polri Lebih Tegas Amankan 3 Kabupaten Zona Merah di Papua

KEPALA Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten yang dinyatakan masuk dalam zona merah atau risiko tinggi konflik. Tiga kabupaten itu yakni Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

"Perkembangan Papua saat ini bahwa sesungguhnya Papua itu kalau kita lihat secara umum ada 6 provinsi dan 42 kabupaten kota, tetapi hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan," terang Moeldoko melalui keterangan pers, Kamis (27/4).

Di tiga wilayah itu, ujarnya, pemerintah mengklaim sering terjadi tindak kekerasan antara lain pemerkosaan hingga pembunuhan pada masyarakat sipil. Dalam penanggulangan konflik kekerasan di Papua, Moeldoko menjelaskan ada dua pendekatan yang telah dilakukan. Pertama, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui Instruksi Presiden No.9/2020. Disparitas pembangunan disebut menjadi salah satu pemicu konflik di Papua.

Baca juga: Pemerintah akan Kirim Surpres RUU Perampasan Aset Sebelum DPR Reses

"Masyarakat harus paham bahwa secara umum Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan yang terjadi di sana. Bahkan pemerintah telah memperkuat menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020," terang Moeldoko.

Ia mengklaim bahwa secara umum Papua dari sisi kesejahteraan cukup baik. Tetapi ia menekankan pemerintah memberikan perhatian khusus untuk tiga kabupaten yang masuk dalam zona merah melalui pendekatan keamanan.

Baca juga: TNI Terus Lakukan Pencarian Titik Lokasi Keberadaan Pilot Susi Air

"Karena apa, tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi tugas negara memberikan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara," imbuhnya.

Kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua, diduga juga diakibatkan karena konflik antara aparat dengan kelompok separatis. Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan bahwa kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM pada masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Untuk itu saya mengingatkan TNI/Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi apa, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara," ucapnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa jaringan separatis Papua bekerja dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan sehingga memunculkan rasa takut serta teror.

"Tindakan teror yang terus dilakukan agar masyarakat selalu di dalam pengaruh mereka. Untuk itu Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis," paparnya.

Kelompok separatis menurutnya melakukan kekerasan agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan. Tetapi, ia mengatakan bahwa presiden telah menegaskan apapun situasinya pembangunan Papua akan tetap berlanjut.

"Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, TNI/Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik," tukasnya. (Ind/Z-7)