Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari melihat basis organisasi akan menjadi salah satu variabel yang signifikan di pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Sebab, berdasarkan peta politik saat ini, belum ada calon presiden yang kuat di Jawa Timur, yang notabene adalah basis suara Nahdlatul Ulama (NU).
Qodari mencontohkan, Prabowo Subianto, yang memiliki basis suara di Jawa Barat, Anies Baswedan di Jakarta dan Banten, kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.
"Nah ada satu wilayah yang sangat besar pemilihnya tetapi belum punya representasi dalam konteks ini yaitu Jawa Timur. Tetapi, kalau kita bicara Jawa Timur sesungguhnya kita bicara variabel yang lain yang juga dekat yaitu NU," kata Qodari dikutip dalam talk show salah satu media TV nasional, Kamis (20/4).
Baca juga: KPU Terima Aduan Masyarakat soal Daftar Pemilih Sementara
Dikatakan Qodari, para calon presiden punya kecenderungan untuk mencari calon wakil presiden dari NU. Hal itu mengingat dari demografi pemilih muslim di Indonesia, sebesar 35%-45% berafiliasi kepada organisasi NU atau anggota NU.
Meski demikian, Qodari menilai calon wakil presiden yang potensial akan dipilih merupakan nama-nama yang punya afiliasi dengan NU atau bagian dari keluarga besar Nahdliyin.
"Pertama Mahfud MD, kedua Erick Thohir, yang juga keluarga besar Ansor/Banser dan ketua Harlah satu abad NU, bisa dilihat juga yang NU adalah Khofifah, Gubernur Jawa Timur dan Muslimat NU, serta Muhaimin Iskandar dari PKB," ungkap Qodari
Baca juga: PN Jakarta Pusat Diminta Belajar dari Gugatan Prima
Tetapi, dari sekian nama yang beredar, Qodari menyebut satu nama yang potensial untuk dipilih jadi calon wakil presiden tapi tidak pernah muncul ke permukaan, yaitu Ma'ruf Amin.
"Bukan mustahil Ma'ruf Amin itu nanti bisa dipilih lagi untuk calon wakil presiden berikutnya, terutama oleh PDI Perjuangan," terang Qodari
Qodari beralasan, sosok Ma'ruf Amin bukan orang baru dalam pemerintahan dan sudah memiliki pengalaman berpasangan dengan Presiden Jokowi, yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga akan sangat mudah bagi PDI Perjuangan untuk menggandeng Ganjar dengan Ma'ruf Amin.
"Kenapa? Ya ini kan seperti melanjutkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," jelas Qodari.
"Kalau tesis saya berlaku dan benar, Mas Ganjar akan berpasangan dengan Ma'ruf Amin," tambahnya
Qodari juga tidak menampik kabar bahwa PPP ada kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Tetapi, Qodari mengingatkan peluang Sandi sangat kecil karena tidak memiliki kaki di NU.
"Jadi (Sandiaga Uno) ya Nahdlatul Ulama itu bisa dibilang nggak dapat, bisa saja mengambil lewat PPP-nya, tetapi PPP itu tidak kuat di Jawa Timur, tetapi kuatnya selama ini di Jawa Barat walaupun kecenderungannya juga mengalami penurunan karena banyak permasalahan di masa lalu," pungkas Qodari. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved