Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KURANG dari setahun menuju Pemilu 2024, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 78,3 persen.
Sebanyak 11,0 persen di antaranya merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Sebaliknya, hanya ada 19,1 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 0,8 persen merasa tidak puas sama sekal. Sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,6 persen.
“Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi pada ujung periode kedua mencapai 78,3 persen,” ungkap peneliti senior CPCS Hatta Binhudi lewat keterangan yang diterima, Senin (17/4)
Menurut Hatta, tingkat kepuasan yang terjaga tetap tinggi pada kurun setahunan menjelang pemilu mencerminkan optimisme yang kuat di mata publik. Tercatat tingkat kepuasan sebesar 78,5 persen pada survei bulan Desember 2022 dan 77,8 persen pada Februari 2023.
“Hal ini menarik, mengingat masa jabatan Jokowi akan segera berakhir tetapi tingkat kepuasan masih sangat tinggi, sesuatu yang sulit dicapai pada masa kepemimpinan sebelumnya,” tandas Hatta.
Ditambah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintahan Jokowi, khususnya pandemi Covid-19 yang secara resmi masih berlangsung. “Meskipun perekonomian sempat anjlok, tetapi pemulihan dengan cepat mengembalikan pertumbuhan pada kisaran 5 persen,” tegas Hatta.
Dunia juga tengah dihadapkan pada situasi ketidakpastian, yang diperparah oleh gejolak geopolitik terutama perang di Ukraina. “Nyatanya sejumlah prediksi menunjukkan ekonomi Indonesia pada sepanjang 2023 tetap kuat, atau sedikit di bawah 5 persen,” Hatta menjelaskan.
Tetap kukuhnya perekonomian meskipun dihantam pandemi dan disrupsi dapat dijelaskan dengan keberhasilan pada periode pertama Jokowi. Transformasi besar-besaran dilakukan Jokowi dengan gencarnya pembangunan infrastruktur begitu terpilih sebagai presiden.
Tantangan utama dalam menciptakan daya saing ekonomi adalah kelancaran arus mobilitas baik penumpang maupun barang. Lebih-lebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tingginya biaya logistik membuat rendahnya minat dalam menanamkan investasi.
Selain membangun jalan dan rel kereta api, infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung sektor pertanian berupa bendungan, embung, dan saluran irigasi, yang juga bisa digunakan untuk pengendalian banjir.
“Setidaknya dua sektor, yaitu transportasi dan pertanian, membuat fondasi ekonomi tetap kokoh ketika Covid-19 melanda, ditambah dengan invasi,” Hatta menerangkan. Dengan capaian itu saja, Jokowi mengaku sempat khawatir bakal terjadi rusuh jika waktu itu diterapkan lockdown.
Di sisi lain, tetap diakui masih banyaknya ketidakpuasan, baik yang ditimbulkan dari masalah ekonomi maupun faktor lainnya. “Publik menyoroti soal korupsi dan penegakan hukum, yang masih berkelindan dengan watak birokrasi dan dampak desentralisasi,” imbuhnya.
Terlepas dari kekurangan yang ada, prestasi yang diukir Jokowi memberikan legacy pasca-2024, sekaligus menjadi tantangan ke depan. “Setelah peluang memperpanjang masa jabatan tertutup, siapa pemimpin berikutnya yang bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi,” pungkas Hatta.
Survei CPCS dilakukan pada 1-7 April 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (H-3)
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
PENGAMAT politik M Qodari, mengatakan peluang kemenangan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah.
Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0.10% dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 202
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved