Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMILIHAN calon presiden (capres) koalisi besar diyakini bakal alot, jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra ngotot mau mengusung. Keduanya memberikan syarat calon harus kadernya.
"Yang pasti awalnya akan alot karena ego untuk jadi capres itu ada, ini natural dalam konteks demokrasi," kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, Minggu (16/4).
Pembahasan alot itu lumrah dalam pergerakan politik antarpartai. Sebab, kata Herry, tidak akan ada kelompok yang mau dirugikan setelah bergabung.
Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Selalu Mesra dengan PKS
"Kecuali ada kesepakatan yang memang menguntungkan keduanya," ujar Herry.
Pemilihan capres itu juga diyakini bakal susah karena keduanya merasa memiliki kemampuan. Kenyamanan anggota partai lain dalam koalisi itu dinilai bisa terganggu jika keduanya tetap alot.
Baca juga: Partai Harus Punya Kemandirian
"Baik PDIP dan Gerindra punya kader terbaik dalam hal elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas ini jadi faktor yang buat alot," ucap Herry.
Rencana koalisi besar tersebut muncul saat kehadiran lima ketua umum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu, 2 April 2023. Pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga hadir. Sementara itu, Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri. (Z-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved