Setahun Stabil, 77,3 Persen Publik Puas Dipimpin Jokowi

DALAM setahun terakhir tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi cenderung stabil. Temuan survei Voxpopuli Research Center menunjukkan sebanyak 77,3 persen merasa puas dipimpin Jokowi. Sebanyak 5,3 persen di antaranya sangat puas.

Angka tersebut tidak terlalu berubah sejak surveiMaret 2022, di mana tingkat kepuasan selalu di atas kisaran 75 persen. Sementara itu 18,3 persen merasa tidak puas, di antaranya 1,0 persen tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 4,4 persen.

“Dalam setahun tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi stabil, kini mencapai 77,3 persen,” ungkap peneliti senior Voxpopuli Research Center Prijo Wasono dalam keterangan tertulis, Minggu (9/4).

Menurut Prijo, tinggi dan stabilnya tingkat kepuasan berkorelasi dengan stabilnya perekonomian nasional di tengah sejumlah guncangan. Tercatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 sebesar 5,31 persen yang tiap triwulannya selalu di atas 5 persen.

Pada kurun waktu yang sama terjadi kenaikan inflasi, dari sebesar 2,64 persen pada Maret 2022 menjadi 4,35 persen pada Juni 2022, hingga mencapai rekor tertinggi 5,95 persen pada September 2022.

“Saat itu pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi, setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami tekanan akibat gejolak ekonomi yang melanda seluruh dunia,” Prijo menjelaskan.

Disrupsi terhadap rantai pasok khususnya komoditas pangan dan energi terjadi secara global, diperparah oleh invasi Rusia terhadap Ukraina. Kelangkaan dan lonjakan harga mengerek inflasi hingga ancaman resesi yang mengikutinya.

“Pemerintah mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi dengan mencabut pemberlakuan PPKM dan mengeluarkan Perppu Cipta Kerja, sehingga diharapkan ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi,” tandas Prijo.

Hasilnya, inflasi bisa ditekan pada kisaran 5 persen, hingga turun menjadi 4,97 persen pada Maret 2023 lalu. Pemerintah juga optimis pertumbuhan ekonomi pada 2023 tetap berada di atas kisaran 5 persen.

Meskipun demikian, sejumlah catatan harus menjadi perhatian pemerintah, di antaranya aspek penegakan hukum dan korupsi. “Terbongkarnya praktik penyelewengan para pejabat hingga skandal di Kementerian Keuangan menjadi sumber ketidakpuasan publik,” jelas Prijo.

Aksi bersih-bersih pejabat kotor perlu dilakukan untuk meraih kepercayaan publik, sebagai bagian dari upaya mereformasi jajaran birokrasi pemerintahan. Jokowi juga berkali-kali mengingatkan agar para pejabat tidak bergaya hidup mewah di tengah masih banyaknya kemiskinan.

“Hal ini sekaligus menjadi momentum agar pemerintahan ke depan betul-betul berorientasi kepada layanan publik dan menciptakan kesejahteraan, tidak lagi tersandera oleh praktik lama yang sudah bertahun-tahun seolah tidak tersentuh hukum,” pungkas Prijo. 

Survei Voxpopuli Research Center digelar pada 25-31 Maret 2023, kepada 1200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (H-3)