Penyelamatan Pilot Susi Air, Panglima Diminta Sabar oleh Tokoh Masyarakat Nduga

PENYELAMATAN pilot Susi Air Philip Mark Merthens, 37, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua, masih berlangsung alot.

TNI-Polri menggunakan pendekatan persuasif dalam upaya pembebasan sandera. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuturkan bahwa mediasi ini bukan perkara yang mudah dilakukan.

Hal itu lantaran para tokoh adat, masyarakat hingga Bupati Nduga butuh berhari-hari untuk sampai di lokasi penyanderaan untuk mediasi dengan KKB.

Baca juga : Hampir 2 Bulan Pilot Susi Air Disandera, Panglima Tetap Pilih Persuasif

Selain itu, Yudo mengaku selalu diminta untuk ‘mengerem’ agar tak menggunakan operasi militer dan tetap memilih jalur persuasif dalam upaya pembebasan sandera.

“Ini berdasarkan dari tokoh masyarakat maupun bupati Nduga yang selalu mengerem saya, meminta saya untuk sabar dulu pak sabar, saya akan usahakan, karena nanti dampaknya ini bukan apa namanya, dampaknya akan lebih besar lagi, kerugiannya akan lebih berdampak besar kerugiannya oleh masyarakat kita,” tutur Yudo di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (5/4).

Baca juga : Penyelamatan Pilot Susi Air, TNI Siap Ikuti Kebijakan Pemerintah

“Kalau itu kita laksanakan tadi, k dorong terus cepet-cepet, itu akan rugi kita sendiri, rugi dari masyarakat, anak-anak kita sendiri,” tambahnya.

Maka dari itu, Yudo menegaskan akan mengupayakan secara maksimal pendekatan persuasif agar tak ada korban dalam upaya penyelamatan pilot.

Yudo juga mengaku pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, Susi juga berharap agar pilotnya bisa segera dibebaskan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI menyelamatkan pilot Susi Air, Philip Mark Methrens yang ditahan KKB Papua dengan cara persuasif. 

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Pertama (Laksma) Kisdiyanto, menegaskan pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah guna menyelamatkan pilot asal Selandia Baru tersebut.

"Apa yang dilakukan TNI adalah mengikuti kebijakan negara atau pemerintah,” tegas Kisdiyanto kepada Media Indonesia, Rabu (22/3). (Z-5)