Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Presiden Joko Widodo berharap agar partai-partai politik dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat. HAl itu diungkapkan Jokowi dalam acara silaturahmi Ramadan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu, (2/4).
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Pengamat Menilai Koalisi Besar Dapat Terwujud
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
"Saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, dan ini atas undangan dari ketua PAN, Bapak Zulkifli Hasan untuk semua partai yang ada di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan, keberlanjutan pembangunan ke depan, alasannya ke sana," ungkap Jokowi
Baca juga: PPP Indikasikan KIB Akan Membesar
Presiden Jokowi juga menyambut penggabungan KIB dengan Koalisi KIR.
"Nanti ditanyakan urusan itu pada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada jangan ditanyakan kepada saya, yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja," katanya.
Acara silaturahmi itu memang diawali dengan tausiyah oleh Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mutti, lalu diisi sambutan Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi serta salat dzuhur berjamaah. Setelah itu, para ketua umum parpol mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi.
"Tidak ada (pembicaraan soal reshuffle)," tambah Jokowi
Presiden pun hanya menjawab singkat mengenai waktu persisnya "reshuffle" kabinet dan siapa yang akan menduduki jabatan menteri tersebut. "Ditunggu saja," kata Presiden.
Terkait ketiadaan dua ketum partai lain dalam pemerintahan yaitu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan mengatakan keduanya sedang di luar negeri.
"Oh diundang, yang mengundang sekali lagi, yang mengundang adalah Pak Zulkifli Hasan," tutup Jokowi.
(Z-9)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved