Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MAJELIS Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia atau MP3I mendukung penuh upaya dari Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md untuk membongkar setuntas-tuntasnya temuan transaksi senilai Rp349 triliun yang diduga sebagai tindakan money laundry.
Hal itu disampaikan Ketua Umum MP3I K.H.M Zaim A. Ma'soem dalam pernyataan sikapnya atas transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Mendukung penuh upaya pak Mahfud MD selaku Menkopolhukam dan sekaligus Kordinator Nasional TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk membongkar dengan setuntas-tuntasnya transaksi senilai Rp.349 Triliun yang ditengarai sebagai transaksi pencucian uang (money laundry),” ujar dia dalam pernyataan sikapnya, Senin (27/3).
Baca juga: Firli Tegaskan Komitmen Konsisten Hingga Akhbir Masa Jabatan
Tak hanya itu, ia berharap, agar para pelaku money laundry dapat ditindak tegas tanpa memandang bulu. Ia juga berharap dana-dana money laundry tersebut dapat disita untuk menjadi kas negara.
“Menindak tegas para pelaku money laundry dan menyita dana-dana tersebut menjadi kas Negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat,” jelas dia.
Ia meminta, agar Presiden Jokowi dapat membersihkan pejabat-pejabat pemerintahan yang terlibat dalam tindak korupsi dan money laundry. Menurutnya, masyarakat berhak dan harus mengetahui dan memahami secara transparan semua traksaksi keuangan yang melibatkan uang negara, yang artinya juga uang rakyat.
“Keadaan tersebut tentu sangat memprihatinkan, dimana saat ini masyarakat masih banyak dilanda kemiskinan dan krisis ekonomi baik akibat Covid-19 maupun resesi dunia,” papar dia.
Ia pun mengingatkan,dalam pengeloaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari dengan sikap yang terbuka, bertanggungjawab, transparan dan akuntable.
“Terhadap peredaran dan transaksi keuangan yang berlaku di negeri ini harus dilandasi keterbukaan dan akuntable (bisa dipertanggungjawabkan) dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya. (RO/Nov)
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
Putusan kasasi Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak sejalan dengan prinsip penanganan kasus korupsi.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
KPK dan Kejagung melakukan pembahasan penguatan cara perampasan aset dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS). Salah satu topik berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan keluarganya dengan dugaan pencucian uang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved