Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengusut kembali tragedi Kanjuruhan. Ia berharap Komnas HAM dapat menemukan bukti baru.
"Bagus kalau Komnas HAM mau melakukan itu. Karena memang wewenangnya. Kami lebih mudah bekerja kalau Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang terukur," ujar Mahfud ditemui di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Maret 2023.
Ia menyebut Komnas HAM tak perlu lagi izin dirinya dan Presiden Jokowi dalam mengusut kembali peristiwa berdarah itu.
Baca juga : PSTI Kecewa dengan Vonis Bebas Tragedi Kanjuruhan
Mahfud menjelaskan pemerintah sudah cukup melakukan penyelidikan dengan menemukan adanya tindakan pelanggaran hingga berujung jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya, ia telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke pengadilan.
"Pengadilan juga ya (sudah) semaksimal mungkin, yg dilakukan oleh Polri (juga) sudah dilakukan dan masih akan terus dicari kalo memang ditemukan bukti-bukti lain," jelasnya.
Baca juga : Jauh dari Tuntutan Jaksa, Vonis Kasus Kanjuruhan Dipertanyakan
Selain itu, Mahfud menjelaskan dalam melihat kasus Kanjuruhan tidak hanya bisa dilihat dari kacamata hukum. Melainkan dapat dilihat dari sisi reformasi yang telah dilakukan PSSI, dengan koordinasi FIFA.
"Apa-apa yg direkomendasikan Kanjuruhan itu Tim Kanjuruhan itu sudah jalan semuanya. Reformasi PSSInya sudah, bahwa ada yang setuju dan ada yang tidak, ya biasa," jelasnya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas terdakwa Tragedi Kanjuruhan, yakni mantan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi. Bambang dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 suporter tersebut.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Bambang Sidik Achmadi tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan," kata Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 16 Maret 2023.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan banding terhadap vonis dua terdakwa Tragedi Kanjuruhan. Jaksa menilai vonis Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris yang hanya 1 tahun 6 bulan dan Security Officer Suko Sutrisno selama 1 tahun terlalu ringan. (MGN/Z-4)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari CPTPP
Airlangga Hartarto mengungkapkan anggaran untuk makan siang gratis bakal diimplementasikan bertahap. Dengan kata lain, pemerintah tak langsung mengguyur dana senilai Rp400 triliun.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia tentu berkomitmen memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai isu penting
Dua negara Asia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang dan Korea Selatan. Keduanya berhasil lolos dari status middle income trap.
Menuju Indonesia Emas atau tahun 2045, dibutuhkan fondasi kuat berupa manusia yang berkarakter dan berbudaya sehingga mampu membawa bangsa Indonesia bersaing.
Pawitandirogo ini merupakan bentuk sinergi yang konkret antar Pemerintah Daerah dan dengan para warganya yang menjadi tokoh atau pejabat di Pusat.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved