Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKRETARIAT Kolaborasi Indonesia (SKI) menyambut gembira dan bersyukur atas penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) tiga partai koalisi pengusung Anies Baswedan oleh Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Ahmad Syaikhu, Rabu malam (22/3) lalu.
Kabar tentang penandatangan piagam kerja sama yang dilaksanakan di kantor DPP PKS dan disaksikan langsung oleh Anies Baswedan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman ke beberapa media massa, Rabu (22/3).
SKI memandang bahwa pembubuhan tandatangan oleh Presiden PKS menjadikan Piagam Kerjasama koalisi tiga partai itu lengkap.
Baca juga: Koalisi Perubahan Disebut Dideklarasikan Ramadan Ini
Sebelumnya, secara sirkuler, MoU juga telah ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
SKI Ucapkan Selamat kepada tiga Ketua Umum Partai
”Kami mengucapkan selamat kepada Pak Surya Paloh, Mas AHY dan Kyai Syaikhu atas perkembangan terakhir mengenai piagam kerjasama koalisi. Kami sangat mengapresiasi itikad Nasdem, Demokrat dan PKS dalam mengatasi berbagai perbedaan demi memperjuangkan munculnya figur pemimpin perubahan pada Pilpres 2024,” kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam keterangan pers, Kamis (23/3).
Baca juga: Koalisi Perubahan Buka Pintu ke Partai Lain
Kelengkapan tandatangan dalam piagam kerja sama menjadikan koalisi tiga partai telah memiliki syarat yang mencukup untuk mencapreskan Anies Baswedan.
Kantongi Kursi Parleman 28 Persen
Dari jumlah kursi parlemen, tiga partai itu mengantongi 163 kursi atau setara dengan 28 persen dari total kursi parlemen. Sementara itu, dari segi perolehan suara dalam Pemilu 2019, tiga partai tersebut menggenggam lebih dari 25 persen suara.
Sebagaimana diketahui, parpol atau koalisi parpol yang hendak mencalonkan presiden dalam Pilpres 2024 harus memiliki setidaknya 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional pada Pemilu 2019.
Baca juga: Presiden PKS: Tudingan Anies Sosok Sumber Polarisasi Tanpa Bukti
Jati menambahkan, kelengkapan tandatangan dalam MoU koalisi 3 partai itu membuktikan bahwa Nasdem, Demokrat dan PKS bersedia mendengar lantunan doa masyarakat yang menginginkan hari esok penuh keadilan dan kemakmuran sebagaimana dicita-citakan konstitusi.
Bujuk Rayu dan Godaan Mengganggu
”Kami menaruh respek yang tinggi pada tekad para pemimpin tiga partai untuk terus berada di sisi rakyat. Mereka tetap kuat meski kita mendengar betapa dahsyat bujuk rayu dan gangguan yang berupaya mengagalkan jalannya perubahan,” ungkap Jati.
Baca juga: Demokrat Manut dengan Cawapres yang Diinginkan Anies
Upaya tiga partai untuk menyatukan diri dengan memperbesar persamaan pandangan dan meminimalisir berbagai perbedaan itu, kata Jati, semestinya menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok pendukung Anies dari unsur non-parpol.
”Perubahan tak bisa dibendung. Kelompok-kelompok masyarakat pendukung perubahan sudah sewajarnya menyatukan gerak langkah dalam kolaborasi perjuangan bersama Nasdem, Demokrat dan PKS,” lanjutnya. (RO/S-4)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved